Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembinaan organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan administrasi kependudukan, pencatatan sipil (KTP, KK, Akta Kelahiran, dll), dan pengelolaan database kependudukan.

Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Merauke.

Dinas Lingkungan Hidup menangani urusan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengelola pengembangan destinasi wisata, promosi pariwisata, pembinaan pelaku usaha pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Dinas PUPR menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, sumber daya air, dan penataan ruang untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan transportasi darat, lalu lintas, angkutan jalan, terminal, dan keselamatan transportasi daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

Dinas Sosial menangani urusan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BKPSDM mengelola urusan kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, mutasi, promosi, pensiun, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

BPKAD mengelola keuangan daerah, perbendaharaan, akuntansi, pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Bappeda bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, koordinasi perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan.

Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja SKPD, dan pelaksanaan program/kegiatan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Satpol PP bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan daerah.