Merauke, InfoPublik  -   Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan  komitmen kuat untuk membangun wilayah perbatasan, mulai dari pemerintah pusat provinsi dan kabupaten/kota.

"Pembangunan perbatasan jangan disepelekan. Kalau kita membangun, jangan setengah hati. Kalau mau membangun, mari dengan komitmen dan sama-sama membangun. Kita membangun bukan hanya infrastrukturnya saja, tapi juga sumber daya manusianya," kata Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua Suzana D Wanggai,  Jumat (26/6).

Terkait ditemukannya sejumlah kampung di daerah perbatasan Indonesia dan PNG  yang warganya belum memiliki KTP atau indentitas kewarganegaraan, Suzanna menegaskan kehadiran negara sangat diperlukan. Terpenting status kewarganegaraan bagi yang mengakui dan mau masuk sebagai ke Warga Negara Indonesia. 

Tapi, lanjutnya, penting juga memperhatikan kesejahteraan mereka dengan membangun infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan dan ekonomi yang ada di perbatasan tersebut.

Khusus untuk pendidikan, tidak hanya membangun  sekolah, tapi juga pentingnya balai latihan kerja di daerah perbatasan. "Kita ingin agar anak-anak kita yang ada di perbatasan bisa meningkatkan keterampilan mereka dengan BLK dan ini perlu  semua pihak duduk lagi  bagaimana solusi untuk pembangunan perbatasan," katanya.

Bagi sejumlah kampung  di perbatasan yang ditemukan adanya warga PNG atau  kawin campur,  harus diinformasikan ke pemerintah PNG melalui saluran diplomatik. Nantinya,  kedua belah pihak  melakukan verifikasi secara bersama. "Apa yang harus mereka dipersiapkan. Sama dengan  kita yang mempersiapkan KTP. Apa yang dipersiapkan mereka untuk identitas  warga mereka yang tinggal atau sudah kawin dengan warga negara kita dan masih tetap tinggal di Indonesia,’’ katanya.  (02/mcmerauke)