Kabupaten Merauke, Papua Selatan
Berita Lain

Pemerintah Wajib Menyiapkan Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Untuk Pembukaan Lahan Persawahan 1,2 Hektar

AAdmin Portal
2,170 views
2 menit baca
Bagikan:
Pemerintah Wajib Menyiapkan Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Untuk Pembukaan Lahan Persawahan 1,2 Hektar

Merauke, InfoPublik– Keputusan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk membuka lahan persawahan sekitar 1,2 juta hektar  di Merauke akan menjadi berkat tersendiri bagi masyarakat Merauke. Pasalnya, dengan pembukaan lahan persawahan seluas 1,2 juta hektar  tersebut, uang triliunan rupiah akan mengalir  ke Merauke. Dalam jangka waktu 3 tahun, diperkirakan  total dana yang akan diturunkan pusat untuk membiayai pembukaan lahan sleuas 750.000 hektar sebesar Rp21 triliun.

Sebab,  untuk tahun pertama 2015 dengan pembukaan lahan seluas 250.000 hektar sesuai penyampaikan Menteri Pertanian RI baru-baru ini, dana yang akan digunakan untuk membuka 250.000 hektar tersebut sebesar Rp7 triliun.

Terkait dengan itu, Kepala Dinas  Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Merauke Oktavianus Kaize, SH, M.Hum, menyambut baik keputusan Presiden RI Jokowi tersebut. ‘’Tentu itu sebuah berkah bagi kita semua di Merauke,’’ katanya. 

Namun jelas Oktavianus Kaize, saat ditemui wartawan Rabu (21/5), yang harus  diperhatikan  pemerintah adalah menyiapkan masyarakat lokal pemilik hak ulayat sehingga nantinya tidak menjadi penonton tapi  juga sebagai pelaku  dari program pembangunan tersebut. Apalagi yang dikembangkan ini   adalah mekanisasi pertanian.

‘’Kita  tahu bahwa masyarakat kita khususnya Marind Papua ini masih peramu. Masih mengantungkan  pada alam. Nah, bagaimana  kita mempersiapkan mereka secara perlahan terutama skil dan keterampilan mereka, sehingga  nantinya tidak hanya jadi penonton,’’ katanya.

Pihaknya sesuai dengan tupoksi yang dimiliki, lanjut    Oktavianus, siap  untuk melatih anak-anak Papua Marind tersebut baik skil maupun keterampilan dalam mengoperasikan peralatan permesinan, namun dengan dukungan anggaran.

Sebab, menurut Oktavianus Kaize, selama ini dukungan  dari APBD untuk peningkatan  keterampilan tersebut masih minim dibandingkan dengan  dari pusat.

‘’Selama ini, antara   instansi terkait belum sinergis, sehingga program-program dalam rangka peningkatan  skil dan keterampilan tenaga kerja yang  kami ajukan selalu dicoret. Kami harap,   kedepan ini dapat diperhatikan sehingga kita benar-benar bisa mempersiapkan anak-anak kita terutama yang kena dampak dari program tersebut,’’ harapnya. (02/mcmerauke/Kus)

Terakhir diperbarui: