Pemerintah Kabupaten Merauke menetapkan sembilan arah kebijakan pembangunan 2014 untuk mencapai visi dan misi dari bupati dan wakil bupati, Romanus Mbaraka-Sunarjo, S.Sos di tahun 2016 mendatang. Saat membuka Musrenbangda tingkat Kabupaten Merauke, Senin (25/3), Wakil Bupati Sunarjo mengungkapkan, ke-9 arah kebijakan tersebut di antaranya, pertama peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan informal serta pemerataan kualitas pelayanan kesehatan.

Kedua peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Arah kebijakan selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan untuk target pemanfaatan jangka panjang yang berorientasi pada ekonomi lokal.

Selanjutnya, pengembagan ekonomi lokal yang berbasis kampung dengan memanfaatkan potensi lokal yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Terakhir adalah pemantapan kehidupan beragama yang berbasis toleransi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan untuk mewujudkan Gerbang kesejahteraan dan kedamaian nusantara.

Wabup Sunarjo meminta arah kebijakan pembangunan 2014 ini hendaknya ditindaklanjuti dengan mengembangkan program dan kegiatan yang lebih terukur dan terinci dengan memperhatikan kemampuan anggaran untuk kemudian ditetapkan secara formal dalam dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merauke 2014. Dijelaskan lebih jauh, filosofi dasar dari Musrenbang adalah membangun pelibatan masyarakat dalam setiap detak pembangunan serta bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat.

Artinya pembangunan harus benar-benar dari, oleh, dan untuk masyarakat. ‘’Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai,’’ katanya.