Hari ini, Rabu tanggal 22 Mei 2013 bertempat di Aula Hotel Megaria Merauke secara resmi Gubernur Papua yang diwakili Asisten III Bidang Umum, Drs. Waryoto, M.Si membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kepegawaian dan Kediklatan Provinsi Papua.

Acara ini merupakan kegiatan rutin tahunan di Provinsi Papua yang dilatarbelakangi oleh keinginan mengevaluasi pelaksanaan hasil Rakornis Bidang Kepegawaian dan Kediklatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2012 dan sekaligus mengevaluasi  implementasi berbagai aturan di bidang kepegawaian dan kediklatan Oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua yang dijabarkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan.

Dalam membacakan sambutan Gubernur disampaikan bahwa kegiatan Rakornis ini sangat strategis dan penting guna membahas masalah-masalah sekaligus mengealuasi kinerja pembinaan administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan Diklat Aparatur di Jajaran Pemerintah Provinsi Papua, dengan harapan semoga kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat diberi kemampuan oleh TYME untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Beliau juga mengharapkan agar para Bupati/Walikota dan Kepala Badan Kepegawaian selaku Sekretaris Baperjakat agar lebih selektif dalam menilai dan menntukan pegawai untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam PP No. 100 Tahun 1999 jo PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam jabatan Struktural dan PP No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS, juga sebgaia pembina kepegawaian harus lebih tegas dalam menerapkan kedisiplinanPNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Terwujudnya hal tersebut akan menciptakan birokrasi yang kita inginkan yaitu :

1. Birokrasi yang sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan baruyang timbul sebagai dampak perkembangan zaman.
2. Birokrasi mampu memberikan kontribusi baru yang bermanfaat tinggi bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat.
3. Birokrasi yang mempunyai kemampuan untuk memperhitungkan dan meminimalkan resko yang muncul.
4. Birokrasi yang mempunyai kemampuan untuk berinovasi dalam era IPTEK.

Visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua adalah mewujudkan Papua Bangkit, untuk mandiri dan sejahtera di tahun 2018, untuk itu pembangunan kedepan harus fokus pada 3 (tiga) aspek yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam misi Gubernur dalam bidang Kepegawaian, Pendidikan dan latihan aparatur yaitu mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, produktif dan bertanggung jawab serta pemantapan hubungan kerja antar provinsi dan kabupaten/kota yang harmonis  maka PNS harus bekerja secara sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya kesejahteraan dan kedamaian di Provinsi Papua.

 Diakhir sambutan Gubernur, diharapkan kegiatan ini menghasilkan analisis kebutuhan kepegawaian dan kediklatan yang baik guna   menghasilkan para Pegawai Negeri sipil yang Profesionalisme.

 Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua  dan Beberapa SKPD dari Provinsi Papua dan akan berlangsung selama 2 (dua) hari dengan nara sumber yang berasal dari Pejabat Struktural Kemenpan dan Reformasi Birokrasi RI, LAN RI, BKN RI, Kanreg IX BKN Jayapura dan Kepala  BKPLA Provinsi Papua.