Petugas menunjukkan nozzle dispenser yang telah dilengkapi Radio Frequency Identification Device (RFID) Reader pada acara simulasi ujicoba RFID di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 31.10202 di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013). Ujicoba tersebut tersebut sebagai implementasi dari program sistem monitoring dan pengendalian BBM berbasis teknologi informasi. | KOMPAS/PRIYOMBODO

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik tentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus bergulir. Beberapa fraksi ada yang menolak, tapi tak sedikit pula yang mendukung.

Salah satu pendukung rencana kenaikan harga BBM ini adalah fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apa pertimbangan harga BBM harus dinaikkan?

Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy mengungkapkan, setidaknya ada lima alasan mengapa subsidi BBM harus dikurangi dengan konsekuensi harga yang menjadi lebih mahal.

Pertama, harga BBM bersubsidi Rp 4.500 terlalu murah, jauh berbeda dengan harga BBM industri yang mencapai Rp 9.300. Harga BBM Indonesia juga termurah di kawasan ASEAN. Harga BBM Indonesia sangat murah jika dibandingkan misalnya dengan Vietnam (RON 92) Rp 15.553; Laos Rp 13.396; Kamboja Rp 13.298; dan Myanmar Rp 10.340.

"Bahkan harga BBM bersubsidi Indonesia adalah yg termurah di dunia untuk ukuran negara net importer. Hal ini merangsang penyelundupan, baik kepada sektor industri/pertambangan, maupun penyelundupan ke luar negeri," kata Romahurmuzy dalam siaran persnya, Selasa (4/6/2013).

Romy, panggilan Romahurmuzy, menjelaskan, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan DPR bersama pemerintah setiap tahunnya selalu terlampaui sehingga disinyalir jebolnya kuota ini karena penyelundupan di mana-mana.

"Alasan kedua, harga BBM fosil yang murah, menghambat munculnya energi alternatif. Bahan bakar nabati, baik berbasis etanol maupun CPO, tidak bisa bersaing. Bahan bakar alternatif seperti gas tidak berkesempatan tumbuh karena harganya relatif dekat dengan BBM bersubsidi," ungkap Romy.

Ketiga, lanjutnya, sejak awal dekade 2000, Indonesia telah beralih status dari negara eksportir menjadi net importir minyak. Dengan importasi BBM dan minyak mentah yang mencapai lebih sepertiga dari kebutuhan nasional, harga BBM nasional sangat bergantung pada harga internasional.

"Akibat impor BBM yang terus naik, defisit fiskal membengkak sehingga mengancam neraca pembayaran," ujarnya.

Keempat, Romy memaparkan, subsidi BBM yang berlangsung selama ini tidak sesuai ketentuan UU 30/2007 tentang Energi. Di dalam Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa subsidi disediakan untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Namun kenyataannya, subsidi BBM dinikmati lebih 70 persen oleh kelas menengah pemilik mobil pribadi dan sepeda motor bersilinder tinggi.

"Pengurangan subsidi BBM yang disertai kompensasi kepada masyarakat golongan ekonomi terlemah dimaksudkan untuk membenahi subsidi yang salah sasaran itu," imbuh Romy.

Alasan terakhir, Romy menuturkan, seperlima APBN telah tersedot untuk subsidi energi yang bersifat konsumtif. Hal ini membuat ruang gerak belanja negara untuk sektor produktif yang lebih bersifat jangka panjang menjadi terbatas.

"Akibatnya daya saing yang tercipta di pasar internasional semu, didominasi oleh produk mentah yang mengandalkan buruh murah dan harga energi yang murah. Padahal murahnya harga energi karena disubsidi," ucapnya.

Dengan sejumlah alasan tersebut, papar Romy, rasionalisasi kenaikan harga BBM bersubsidi adalah untuk kemaslahatan anak cucu. Oleh karena itu, Romy meminta keputusan kenaikan harga BBM jangan dipersoalkan, dipolitisasi berlebihan, apalagi dijadikan panggung mencari simpati dan dukungan menjelang hajat pemilu lima tahunan.

"Bagi PPP, lebih baik kita katakan kebenaran itu, meski pahit. Di antara tugas pemimpin politik adalah membangun optimisme dan harapan untuk sebuah arah di masa depan, bukan terus mengeksploitasi dan memanipulasi dukungan publik untuk realitas semu yang penuh agumentasi menipu," tukasnya.