Bimtek SOP Aparatur Pemerintah Mendukung Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Lebih Baik
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dimana reformasi merupakan langkah startegis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu,dengan pesatnya kemajuan IPTEK informasi dan komunikasi serta perubahaan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.
“Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien,” terang Asisten 3 Kabupaten Merauke Urbanus Kaize saat membacakan sambutan tertulis Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT pada pembukaan kegiatan Bimtek Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi aparatur pemerintah di lingkungan Pemda Merauke yang dilaksanakan di Aula Itese Merauke, Senin (16/6).
Tujuan yang diharapkan melalui reformasi birokrasi diantaranya, pertama, mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. Kedua, menjadi negara yang memiliki most-improved bureaucracy, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, pro aktif dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahaan lingkungan strategis.
Reformasi birokrasi merupakan bagian yang integral dari reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi dan budaya. Keberhasilan atau kegagalan melaksanakan reformasi birokrasi sangat berpengaruh oleh keberhasilan atau kegagalan reformasi di bidang lainnya. Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi yang sistematik dan komperhensif kita perlu berangkat dari kondisi objektif birokrasi pemerintahan. Perlu dilakukan sosialisasi tentang SOP dan hubungannya dengan reformasi birokrasi agar Pemda dapat melakukan reformasi secara menyeluruh pada seluruh SKPD dan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam tahapan SOP.(Get)
Sumber : Suara.merauke.go.id