Setiap aparatur kampung seharusnya sudah mempunyai kemampuan untuk menata proses perencanaan serta manajemen penganggaran keuangan yang seakurat dan akuntable. Demikian dikemukakan PM Program Landasan AIPD Provinsi Papua, George Corputy dalam arahannya saat penutupan kegiatan pelatihan penyusunan sistem administrasi dan informasi kampung di Swiss bell Hotel Merauke belum lama ini.

Dijelaskan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang desa dan didukung oleh telah ditetapkannya undang-undang peraturan pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 dan PP nomor 60 tentang tahun 2014 bahwa setiap kampung harus mempunyai proses perencanaan dan proses penganggarannya.

 “Jadi ini yang kami sementara lagi dorong untuk memampuhkan aparatur kampung, tentunya tidak lepas dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam hal ini Bappeda dan BPMK, supaya apa yang direncanakan di kampung itu dia bisa satu arah dengan apa yang direncanakan di daerah,”terangnya.

Dikatakan, sinergitas antar aparatur kampung dengan Pemda dalam hal ini SKPD terkait tentang bagaimana bersama-sama menyusun proses program perencaanaan kampung serta efisiensi pengelolahan anggaran di kampung. Sehingga apa yang harapkan dapat terealisasi sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Pemda.

“Kami memang berterima kasih dengan Pemda Merauke yang telah memberikan kontribusi bagi kami. Bagi kami itu bukan kontribusi bukan untuk program landasan Papua saja tapi itu kontribusi sebenarnya buat seluruh kampung yang menjadi partner kampung yang menjadi mitra program landasan Papua di beberapa distrik di Kabupaten Merauke,”tandasnya.

Dilanjutkan, pada dasarnya program landasan Papua ingin memberikan kemampuan bagi aparatur pemerintah kampung dan kader. Sehingga hirapkan masyarakat kampung bisa mandari salah satunya dengan penyusunan perencanaan kampung sendiri.

“Jadi yang kami berikan sebenarnya adalah alat-alat untuk memampuhkan setiap aparat kampung agar memiliki kemampuan untuk membuat perencanaan. Karena menurut kami ini sudah menjadi kebutuhan strategis kedepan bahwa kampung sebenarnya harus mengambil alih sistem perencanaan yang selama ini tidak dibuat oleh mereka,”terangnya.