Merauke, InfoPublik - Berbagai persoalan yang terjadi di perbatasan negara RI-PNG selama ini, dibahas dalam Rapat Koordinasi  Teknis (Rakornis) Pengelolaan Perbatasan Provinsi Papua yang berlangsung  di Aula Hotel Megaria Merauke selama sehari, Kamis (18/6).

Rakornis ini untuk meningkatkan pelayanan serta mewujudkan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor di sentra-sentra pelayanan pos lintas batas dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pelayanan di pintu-pintu masuk dan keluar wilayah  RI.

“Khususnya di Kantor Pos Lintas batas Negara, baik di darat maupun di laut masing-masing kabupaten/kota,” kata  Wakil Bupati Merauke Sunarjo, S.Sos, ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua.

Dikatakan, masalah yang berkembang di kawasan perbatasan  seperti kasus penyerangan pos lintas batas Skouw pada 5 April 2014,  kasus hilangnya 10 warga  Indonesia asal Merauke yang melakukan perdagangan illegal di PNG, penyelundupan narkoba, BBM, perdagangan teripang, sirip ikan hiu, dan aktivitas illegal lainnya.

“Saya ingkatkan dan minta kepada semua pihak  yang terlibat langsung pada pengelolaan perbatasan antar Negara, untuk tetap menjaga situasi dan kondisi kondusif aman dan tenteram,” katanya.

Semua ini perlu, agar pelaksanaan pelayanan pembangunan  dan pembinaan kepada masyarakat di kawasan perbatasan dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua “Bangkit Mandiri dan Sejahtera.

Sementara itu, Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negara Provinsi Papua Suzana D. Wanggai menjelaskan, kegiatan ini untuk mengangkat isu-isu sentral yang  terjadi sepanjang perbatasan untuk dibicarakan, diskusi  secara bersama dan langkah-langkah apa yang harus diambil selanjutnya. 

Menurutnya,  permasalahan yang terungkap  tersebut akan diangkat lagi untuk dibicarakan dengan pemerintah atasan dengan  pemerintah tetangga dalam hal ini PNG. (02/mcmerauke/toeb)