Merauke, InfoPublik - Pemerintah   Daerah dan semua pihak yang berkaitan dengan perbatasan diminta  untuk proaktif membangun komunikasi dengan  warga yang ada di Perbatasan, sehingga melalui komunikasi yang secara terus menerus  dibangun, mereka bisa mendapatkan identitas kewarganegarannya. 

Permintaan ini disampaikan Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Kementerian Pertahanan Negara, Laksda. TNI Halomoan Sipuhutar dalam  Rapat Koordinasi   yang berlangsung Swiss Belhotel Merauke,  Selasa, (23/6).   

Menurutnya, persoalan yang terjadi tersebut bukan masalah  perbatasan, namun berkaitan dengan masalah kependudukan. Dimana  tujuh  kampung yang ditemukan tersebut terletak di daerah perbatasan yang  selama ini sulit dijangkau. 

‘’Kita harapkan pemberian kewarganegaraan, pemberina KTP segera dilaksanakan dalam waktu singkat. Ini yang utama. Jadi ini bukan masalah batas  negara. Karena Pemerintah PNG  sendiri mengakui tidak ada masalah dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan kampung tersebut. Hanya karena masalah status kewarganegaraan saja,’’  katanya.

Selain komunikasi yang harus dibangun secara terus menerus  itu, lanjutnya, pembangunan  di perbatasan juga perlu dilaksanakan Pemerintah Daerah bagi  warga yang ada di sekitar perbatasan tersebut, sehingga  tercapai  peningkatan kesejahteraan.

Untuk diketahui, ada tujuh  kampung  yang ditemukan dimana satu kampung di Merauke di Distrik Sota, sedangkan enam kampung lainnya berada di  Kabupaten Boven Digoel. Dari tujuh kampung tersebut, satu kampung yakni   Benkim di Distrik Waropko diketahui seluruhnya dihuni warga Negara  PNG.

Sedangkan enam kampung lainnya belum memiliki identitas kewarganegaraan apakah Indonesia atau PNG.  Menurut Halomoan, jika dilakukan upaya terbaik bagi warga di kampung-kamung tersebut, maka akan diperoleh perkembangan yang baik pula di masa mendatang.

Bupati  Boven Digoel Yesaya Merasi  yang hadir secara langsung dalam rapat koordinasi ini mengaku dari enam kampung yang berada di Boven Digoel, sebagian  besar  belum  dijangkau Pemerintah Daerah selama ini karena sulitnya medan.

Rombongan sendiri  baik dari Kementrian Pertahanan Negara dan  Badan  Pengelolaan Perbatasan Terpadu serta Pemerintah Daerah Boven Digoel dan Merauke serta dari TNI  akan melakukan peninjauan secara langsung  di dua titik  yakni di Kampung Naga  Kabupaten Merauke dan di Rawa Biru Kabupaten  Merauke. (02/mc.merauke/eyv)