Merauke, InfoPublik– Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan memerintahkan  Danrem 174/ATW Brigjen TNI Supartodi  untuk segera membangun Pos TNI di Bostop, wilayah perbatasan negara RI-PNG  di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Rabu (24/6). 

Perintah Pangdam untuk membangun Pos TNI di Bostop tersebut setelah Tim Terpadu turun ke  Kampung Bostop dan Naga, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel dan melihat secara langsung di lapangan bagaimana warga PNG yang masuk ke Indonesia  secara bebas tanpa melalui sebuah prosedur yang sebenarnya. 

Tim terpadu sendiri terdiri dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan,  Bupati Boven Digoel Yesaya Merasi,   Deputi Haneg Kemenkopolhukam Laksamana Muda TNI Halomoan Sipahutar, Deputi I Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Drs Hadi Prabowo, Dirtopad Brigjen Ahmad Supriyadi.

Kemudian, Danrem 174/ATW Bgrigjen TNI Supartodi, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua Suzanna D. Wanggai, Kepala Kantor Perbatasan Kabupaten Boven Digoel Martinus Torip, Ditjen Ahu Kemenkumham Agus Riyanto, Ditjen Kemendagri Moch Yuliarto dan Ditjen Kemlu Dandi F.

Menurut Pangdam  Fransen Siahaan, meski   penduduk di perbatasan kedua Negara Indonesia dan PNG memiliki satu hubungan kekeluargaan atau ras yang sama serta mau berkebun atau berbelanja ke Indonesia, mereka tidak boleh begitu bebas masuk ke Indonesia tanpa melalui sebuah prosedur.

Dikatakan Indonesia sendiri telah memiliki aturan baik aturan lintas negara maupun bagaimana masuk ke sebuah negara.

‘’Kalau melintas suatu negara ada aturan. Tidak melanggar. Karena Negara sudah menentukan batas Negara baik PNG maupun Indonesia. Kalau setiap rakyat melanggar  maka melanggar kedaulatan negara     dan ini harus ditegakan,’’ tandas Pangdam.

Sebab, lanjut Pangdam, jika ini terus dibiarkan maka  pelintasan secara bebas tersebut bisa digunakan untuk menjadi lintasan barang terlarang dan illegal seperti narkoba dan barang-barang illegal lainnya.

Oleh karena itu, tandasnya, Negara harus hadir di  wilayah tersebut dengan menghadirkan pos TNI maupun Pos Imigrasi dan Pos Polisi secara terpadu.  ‘’Kita harapkan ke depan, kementerian dan lembaga terkait bisa cepat bertindak. Sehingga perekonomian di  Kampung Naga ini bisa  meningkat,’’ harapnya.

Sementara itu, Deputi 4 Kemenkopolhukam Bidang Pertahanan Negara Laksamana TNI Halomoan Sipahutar, selaku  pengarah BNPP, mengatakan, dengan  ditemukannya tujuh kampung baru yang secara administrasi penduduknya belum punya identitas tersebut diharapkan  bisa ditindaklanjuti pemberian status kewarganegarannya sebagai WNI. 

‘’Itu yang paling utama sehingga masalah ini tidak menjadi masalah yang tidak diinginkan. Kita harapkan pemberian status kewarganegaraan hal utama. Kecuali di Kampung Benkim  dimana statusnya memang sudah warga Negara PNG dan disana mereka punya mata uang kina dan benderanya PNG sehingga perlu dilaksanakan joint verifikasi dengan pihak PNG,’’ katanya.

Sementara menyangkut pembangunan di perbatasan Deputi I Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Drs Hadi Prabowo menjelaskan, pada intinya yang menjadi kebutuhan dasar adalah pendidikan, kesehatan, sanitasi dan terutama infrastruktur  akses antara satu titik ke titik yang lainnya.

‘’Dengan nawa cita di Pemerintahan  Jokowi-JK sudah memberi perhatian sepenuhnya dan kita sebagai pelaksana utama di lapangan bersama intansi terkait dengan 14 kementerian dan lembaga  yang diarahkan oleh Menkopolhukam,’’ tandasnya. 

Sekadar diketahui,  peninjauan secara langsung  terkait  ditemukannya tujuh kampung di perbatasan Negara antara RI dan PNG oleh TNI AD atau Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dimana satu Kampung berada di Kabupaten Merauke dan 6 kampung lainnya di Kabupaten Boven Digoel. (02/mcmerauke/Kus)