Jakarta (BeritaIntrik) – Pemerataan pembangunan hingga Indonesia Timur dengan memperhatikan keseimbangan alam benar-benar menjadi perhatian pemerintahan Joko Widodo.

Terbukti dari dibentuknya tim khusus yang akan mengintegrasikan kebijakan setiap badan usaha pengelola sumber daya alam di Papua dengan rencana pemerintah dalam pengembangan kawasan timur Indonesia tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 16 Tahun 2015, tim akan membuat cetak biru sejumlah kebijakan pembangunan di Papua. Hal itu ditegaskan Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Akan ada kajian komprehensif dari berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya, hukum maupun lingkungan.

Tim tersebut diberi nama Tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua.

Diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago beranggotakan 9 menteri cabinet kerja, Jaksa Agung, Kepala BKPM, Gubernur Papua, Papua Barat serta Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden.

Tim ini akan menjadi forum pembahasan setiap kontrak karya yang berkaitan dengan pengelolaan SDA di Papua. Hingga kini tim belum membahas rinci tiap proyek atau kontrak karya yang masih berlaku.

“Masing-masing kementrian teknis mengajukan program, Bappenas bisa menjadi wasitnya” urai Sudirman awal pecan lalu (29/6/2015).

Andrinof selaku Ketua Tim mengatakan akan memberikan laporan evaluasi dan kajian pengelolaan SDA Papua minimal setiap satu bulan sekali ke Presiden joko Widodo. Tim juga didukung tim teknis yang anggotanya bisa berasal dari luar pemerintah.

Hasil pelaksanaan dilapangan akan dijadikan model bagi pengelolaan sumber daya alam di lain wilayah. Sedangkan masa tugas tim hingga 31 Desember 2015. (Antara)