Dialog Membangun Ekonomi dan Kebudayaan Papua secara Damai
Bupati Merauke, Fredy Gebze, mempunyai misi membawa Merauke menuju kemakmuran, antara lain melalui program pembangunan pangan. Hal ini disampaikan Bupati Fredy Gebze pada Dialog Membangun Ekonomi dan Kebudayaan Papua secara Damai, di Jakarta, Senin, 9 Mei 2016.
“Pembangunan ekonomi dan budaya Papua dengan damai itu artinya aman, mandiri, akhlak dan iman”, ungkap Fredy Gebze, menguraikan arti kata “Damai” dalam pembangunan.
Menanggapi permasalahan program MIFEE, Bupati berpendapat adanya permasalahan sosialisasi program dan kurangnya perhatian dan perlindungan pada masyarakat oleh para pemimpin di masa lalu. Sosialisasi dilakukan dihotel-hotel dan masyarakat tanda tangan daftar hadir, ternyata tanda tangan surat persetujuan penyerahan dan pembukaan lahan.
Bupati Fredy Gebze, menjelaskan akan melindungi program nasional untuk pembangunan pangan dan memproteksi orang asli di Merauke, “Mereka tidak akan mungkin mengerjakan lahan yang luas, tetapi bagaimana mereka pemilik tanah merasakan dampak dan manfaat daripada pekerjaan (program) yang dilakukan, mereka harus mendapat royalti, mereka tidak boleh terpinggirkan dari pembangunan kota. Saya akan proteksi kebudayaan orang Merauke dan semua harus tunduk pada budaya adat setempat, karena budaya itu harga diri kita”, jelas Fredy Gebze.
Terkait komitmen Bupati Fredy Gebze untuk melindungi tanah-tanah adat milik orang asli di Merauke, Bupati telah mencabut 10 izin perusahaan. Adanya ancaman gugatan PTUN, Bupati mengaku tidak takut dan meminta perusahaan keluar dari Merauke. “Kami tidak mau tanah masyarakat hanya dijadikan garanti perusahaan di bank, perusahaan tidak serius mengerjakan tanah”, jelas Fredy Gebze.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke, Yoseph Gebze, membenarkan keputusan Bupati mencabut izin 10 perusahaan tersebut, “Kami mencabut izin-izin lokasi 10 perusahaan yang tidak aktif mengerjakan lahan dan diduga hanya menjadikan izin tersebut sebagai garansi memperoleh dana di bank”, jelas Yoseph Gebze, tanpa menyebutkan nama-nama 10 perusahaan.
Dijelaskan pula oleh Yoseph Gebze, Pemerintah Kabupaten Merauke masih sedang melakukan evaluasi dan review atas izin-izin perusahaan yang telah mendapatkan izin tetapi belum menyelesaikan kewajiban dan belum mengerjakan lahan sehingga kemungkinan masih akan bertambah izin-izin perusahaan yang akan dicabut.
Ank, Mei 2016
0 komentar
belum ada komentar