JAKARTA — Beberapa waktu terakhir, muncul pemberitaan bahwa pemerintah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Wacana tersebut muncul dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Ketika dimintai penjelasannya oleh wartawan di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016), Yuddy mengakui bahwa pemberitaan itu tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah.

Hanya saja, kalimat “PHK 1 juta PNS” terlalu vulgar dan berlebihan. Padahal, kata Yuddy, kenyataannya tidak seperti itu.

Yuddy menuturkan, pemerintah memang berencana merasionalisasi PNS. Hal ini karena simulasi yang dilakukan kementeriannya menunjukkan jumlah ideal PNS ada 1,5 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

“Penduduk Indonesia 250 juta, satu setengah persennya itu sekitar 3,5 juta PNS. Tapi, jumlah PNS kita saat ini ada 4,5 juta. Maka, kita ini kelebihan 1 juta PNS,”papar Yuddy"

Kondisi ini menjadi beban bagi anggaran dan birokrasi. Yuddy mencontohkan, ada lebih dari 240 pemerintah daerah di Indonesia yang belanja pegawainya menguras 50 persen anggaran.

Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, ada daerah yang sampai menguras anggarannya hingga 70 persen. Yuddy menyebutkan, kondisi ini tidak boleh diteruskan karena bisa jadi bom waktu. Oleh sebab itu, rasionalisasi PNS perlu dilaksanakan.

Sumber : bintangpapua.com