Empat kabupaten di Papua yakni Kabupaten Mappi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen tidak mendapatkan opini atau disclaimer alias mendapatkan raport merah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua, atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sementara kabupaten yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) adalah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Nabire, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai.

BPK RI juga memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen serta Kota Jayapura.

Gubernur Papua, Lukas Enembe menuturkan, perlu adanya kerja keras dari kepala daerah di Papua yang mendapatkan raport merah dari pemeriksaan BPK RI.

“Saya paham, banyak kepala daerah yang sudah bertahun-tahun berusaha, bagaimana supaya bisa naik kelas. Ini semua tergantung kepada kinerja kepala daerah dan SKPD, untuk bersatu mewujudkan bagaimana bisa naik kelas,” jelasnya usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerinat Daerah kepada sejumlah kabupaten/kota di Sasana Krida, Kota Jayapura, Papua, Jumat malam, 10 Juni 2016.

Gubernur Lukas Enembe yakin, para kepala daerah dapat meningkatkan kinerjanya, terlebih dengan sistem keuangan akrual yang saat ini telah dilakukan.

Cara lain, untuk mendapatkan laporan keuangan dengan baik adalah pembinaan kepada sumber daya manusia di kabupaten/kota untuk terus belajar, guna menjadikan sumber daya manusia tersebut profesional.

“Inspektorat menjadi kunci untuk setiap kabupaten/kota mendapatkan nilai yang baik, sebelum BPK masuk memeriksa laporan keuangan itu, guna memeriksa laporan SKPD, lebih khusus terkait masalah aset-aset pemrintah kabupaten/kota yang sampai saat ini tak terdata dengan bai,” kata Lukas.

Sumber : http://kabarpapua.co/bpk-ri-berikan-raport-merah-bagi-empat-kabupaten-di-papua/