Suasana rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Merauke, Rabu (22/6)

 

Metro Merauke – Wakil Bupati Merauke, Sularso mengakui sistem Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang baru dilaksanakan Maret lalu, belum dapat disesuaikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Merauke.

“Belum siap dengan persyaratan baru, dan masih butuh waktu penyesuaian,” kata Sularso dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Merauke, Rabu (22/6).

Meski sulit, Sularso yakin penyerapan APBD Merauke tahun 2016 bakal tercapai. “Kita akan kejar ketertinggalan dalam waktu tersisa hingga mencapai standar angka penyerapan,” ujarnya.

Khusus untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), kata Ketua DPRD Kanisia Mekiuw, ketika tidak terjadi penyerapan, bakal ada sanksi. “Jangan sampai ada pengurangan jatah dana di tahun 2017,” kata Kanisia.

Menurut dia, bila sampai DAK dikurangi di tahun 2017, berarti pembangunan di Kabupaten Merauke menjadi terhambat.

“15 tahun baru kita mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), jangan sampai semua terjadi, dan kita mendapatkan opini disclaimer lagi,” kata Mekiuw.

Tugas Pemda kedepan lanjut dia, adalah segera mengambil langkah-langkah khusus sehingga pada akhir Desember 2016, semua dana bisa terserap. (Getrudis Saga/Jerry Omona)

Sumber : metromerauke