Jayapura, Jubi – Fonemena kepala Dinas Kesehatan maju pada pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sangat berpengaruh pada kebijakan soal kesehatan di wilayan tersebut. Hal tersebut juga terjadi di Papua.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai berpendapat, fenomena tersebut akan mengorbankan masyarakat.

“Saya paling tidak sepaham dengan hal tersebut, untuk itu sebaiknya ke depan yang dipilih sebagai bupati dan walikota bukan dari latar belakang Kadis Kesehatan, tapi orang-orang yang mempunyai latar belakang politik, sebab ini akan menyengsarakan masyarakat yang dilayaninya,” katanya kepada Jubi di ruang kerjanya, Senin (15/8/2016).

Imbas dari hal tersebut, katanya, bisa dilihat di Kabupaten Mamberamo Raya di mana di daerah tersebut berlangsung proses pilkada yang berlarut-larut, sehingga kebijakan-kebijakan kesehatan akhirnya terbengkalai.

“Tahun lalu Mamberamo Raya mendapatkan raport kuning terkait pelayanan kesehatan, namun ketika pilkada berlangsung di daerah tersebut kini daerah tersebut mendapatkan raport merah,” ujarnya.

Hal tersebut sangat disayangkan, katanya, apalagi masyarakat di wilayah tersebut sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik.
“Kita menginginkan semua kabupaten dan kota di Papua mendapatkan rapor hijau atau minimal kuning sehingga apa yang menjadi visi dan misi Gubernur Papua bisa tercapai,” katanya.

Giyai menambahkan, ada beberapa daerah yang tahun lalu mendapatkan raport merah namun pada tahun ini sudah naik tingkatan menjadi kuning. Daerah-daerah tersebut diantaranya Paniai, Lanny Jaya, Tolikara dan Waropen.

Suster Tini, seorang suster yang bertugas di Puskesmas Abepantai mengatakan, proses pelayanan kesehatan akan baik dan buruk semuanya tergantung dari pimpinannya.

“Walaupun banyak program yang digelontorkan pemerintah pusat maupun daerah namun tidak bisa diaplikasikan oleh seorang pimpinan, maka tidak akan berjalan dengan baik,” katanya.

Sumber :Tabloidjubi