Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan agar para pemimpin daerah di Provinsi Papua tidak tersangkut kasus pidana korupsi.

Untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi KPK berupaya menggelar workhsop di Merauke, Papua, Rabu (14/9), yang dihadiri bupati/wali kota dan DPRD se-Papua.

“Ini ada nilai strateginya dan kita tidak inginkan para pemimpin di negeri ini ditangkap. Pemimpin harusnya memimpin, bukan berkumpul di hotel Pro Deo,” kata Group Head Bidang Pendidikan Deputi Bidang Pencegahan KPK Asep Chaeruloh di Merauke, Rabu (14/9).

Dua kasus korupsi dibidik KPK tahun 2014, seperti dikatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto, Senin, 3 Maret 2014 di Jayapura. Kasus-kasus itu merupakan hasil audit Badan Pengawas Keungan (BPK) pewakilan Papua. KPK pun menangani kasus-kasus ini.

Papua rentan terhadap tindak pidana korupsi sebab dana yang dikucurkan tiap tahun dari Pemerintah Pusat miliaran bahkan triliunan rupiah banyaknya. Selain Papua, termasuk Papua Barat, Riau, Banten, Sumatra Utara secara khusus dibidik KPK dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi. Terutama daerah yang memiliki kerentanan tindakan KKN.

“Pencegahannya dilakukan dengan membangun budaya integritas. Bagi mereka yang sadar pasti mengikuti saran kita, bagi yang masih mau korupsi biarkan, nanti datang KPK dengan warna merah yang akan melakukan penindakan,” katanya.

sumber :http://metromerauke.com/