Mendorong Ekonomi Rakyat dan Membangun Infrastruktur di Kelurahan Rimba Jaya, Disrtik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua
Sejak dilantik sekitar bulan maret 2017, Lurah Kelurahan Rimba Jaya, WILLEM KAMBUAM, S.IP, MAP, memprioritaskan beberapa program antara lain mendorong meningkatkan ekonomi rakyat, dan membangun infrastruktur di wilayah kerjanya. Ia melihat masyarakat kita yang konsumtif hari ini cari, makan habis, besok cari lagi maka ia berupaya berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Bank (Bank Papua) untuk memberikan modal usaha kepada ibu-ibu di Kelurahan Rimba Jaya. Sasarannya ibu-ibu karena mereka urus dapur (urus ekonomi rumah tangga). Dan ibu-ibu ini mempunyai kegiatan jual beli sayuran-sayuran dilingkungannya. Pihak Bank bersedia memberikan Modal Usaha Kredit Tunai dengan modal usaha sebesar Rp. 5.000.000 dengan saldo awal Rp. 1.500.000,- perorang. Semua persyaratan sudah disiapkan dan pihak Bank sudah memferikasi siapa-siapa yang layak lebih dulu dengan usahanya, bisa mendapat modal lebih awal. Dari 1.232 kk pertama mereka coba dorong 16 kk dulu kalau hasilnya baik tambah 16 kk lagi hingga bisa terakomodir semuanya.
Kata Pak Lurah sebelum mereka dikasi modal usaha, pada pertengahan bulan juni mereka di beri pelatihan dulu bagaimana mengelola keuangan yang baik oleh pihak Bank. Mereka di latih bagaimana menerima uang dari pihak Bank, mengelola uang tersebut. Penghasilan yang didapat perhari bisa disimpan dan disetor kembali ke bank dan sisanya bisa dikelola kembali. Tujuan terakhir mereka harus punya tabungan sehingga tidak habis uang yang mereka kelola dan nantinya bermanfaat untuk keluarga mereka.
Ada konsep pengembangan ke depan, kita dorong untuk buka perkebunan ibu-ibu penanam sayur di Kelurahan Rimba Jaya. Selama ini sudah ada kelompok ini yaitu 1 di wasur & 1 ada di daerah kampung baru. Kerja sama juga dengan Dinas Tanaman Pangan dimana ada Kelompok penanam sayur, kami sarankan agar menanam tanaman sesuai dengan apa yg menjadi kebutuhan karena progresnya cepat. Dengan demikian ibu-ibu yang menerima bantuan bisa langsung membeli sayur ke kelompok ibu-ibu penanam sayur tidak beli dipasar sehingga uang ini berputar saja didalam tidak keluar. Kalau uang ini berputar semakin banyak otomatis ekonomi ini kita dorong/dongkrak dia kasi naik. Pengembangan suatu wilayah tergantung dari berapa banyak putaran uang yg ada disana.
Pengembangan lain lagi yaitu perikanan kami dorong lagi ada 3 kolam masyarakat dan mereka sudah siap. Proposal sudah di masukan ke Dinas Perikanan untuk usaha ini dan sementara dalam proses untuk di akomodir. Mudah-mudahan bisa masuk di ABT kalau tidak berarti masuk di APBD 2018. Kemudian ada lagi kelompok penjaring, penangkap ikan yakni warga jati-jati suku Mapi. Tempat pencarian mereka yang jauh di daerah kondo dengan biaya yang sangat mahal. Ikan mentah yang didapat dijual Rp.8000,- perkilo sehingga hasil yang didapat sedikit. Kami coba dorong mereka pelatihan ikan asin sehingga hasil yang di dapat sudah berupa ikan asin dengan harga Rp.25.000 s/d Rp.30.000,- perkilo. Penghasilannya bisa lebih baik dan nantinya Kelompok ini di dorong sebagai industri ikan, usahanya kelola ikan mentah menjadi ikan asin.
Kalau Infrastruktur sudah kami ukur jalan ada 12 paket mulai dari kompi, Domba 1,2,3,4 sampai Trans Irian, kampung baru, mopah lama dan jalan baru tembus stadiun. Kemudian saluran air kurang baik semua perlu dibenahi sehingga pada saat musim hujan tidak terjadi banjir. Pemukiman warga juga kita coba usahakan untuk kenyamanan tinggal warga. Pembangunan Infrastruktur sudah kami koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik Pemerintah dalam hal ini BAPPEDA, DPRD dan Konsultan. Anggaran kalau bisa ABT kita dorong di ABT, kalau tidak di APBD 2018 kita dorong terus. Realisasinya bertahap, kami tidak berharap 100% karena anggaran kita ini kan perencanaan, perencanaan inikan ada 5 tahun jadi kerjanya juga bertahap, bisa bergeser di tahun 2019 hingga 2020. berarti kan yg kita bilang rencana anggaran berbasis kinerja dan perencanaannya jelas. komitmen kita dibawah sudah ada sekarang komitmen pemerintah di atas dalam hal ini bappeda instansi yang membidangi itu, kemudian DPR, ini harus komit, siapapun yg menjadi pemimpin mari kita duduk sama-sama bicara dan bekerja melayani masyarakat bukan melayani diri sendiri. kalau kita komit di situ pasti ada perubahan.(Berrn)