Anggota Komisi IV DPR RI Temui Masyarakat Distrik Tabonji
Komitmennya untuk mengunjungi masyarakat di kampung-kampung di daerah pedalaman Kabupaten Merauke, tak sekedar diungkapkan dibibir. Dia mampu membuktikannya, meskipun melewati tantangan maupun rintangan.
Beberapa hari lalu, bersama rombongan yang berjumlah delapan orang dengan menumpang speedboat, melakukan perjalanan dari kota menuju Distrik Tabonji.
Sulaeman Hamzah, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tantangan menghadapi gelombang laut, tak menyurutkan niat dan semangat. Intinya bisa bertemu masyarakat di kampung, sekaligus dapat berkomunikasi secara langsung.
"Saya boleh katakan bahwa ini perjalanan nekad. Karena menghargai undangan adat dari masyarakat di Distrik Tabonji, setelah dua utusan datang menemui saya di kota agar bisa datang ke salah satu distrik di pedalaman tersebut," ujar anggota DPR RI, Rabu (27/2/2019).
Sulaeman mengaku, perjalanan dimulai dari kota menuju ke Distrik Okaba. Begitu tiba disana, dilakukan pertemuan bersama masyarakat setempat. Lalu dini harinya sekitar pukul 01.00 WIT, menggunakan speedboat, melakukan perjalanan menuju ke Wanam, Distrik Ilwayab. Perjalanan ditempuh kurang lebih tujuh jam.
Setelah istirahat di Wanam, perjalanan kembali dilanjutkan ke Distrik Tabonji yang ditempuh kurang lebih dua jam. "Begitu tiba disana, saya bersama staf khusus, Fauzun Nihayah dan rombongan diterima secara adat masyarakat setempat," ungkapnya.
"Dari situ kami diarak berjalan kaki sekitar satu kilometer sekaligus melakukan pertemuan bersama," katanya.
Perjalanan menuju Distrik Tabonji, menurutnya, termasuk berat. Namun karena undangan adat sekaligus menghargai masyarakat setempat, maka harus kesana, karena mereka sedang menunggu.
Sambutan masyarakat sangat luar biasa. Karena jarang dikunjungi pejabat daerah, apalagi dari pusat. "Jadi, mereka antusias datang di tempat acara mendengarkan secara langsung apa sebetulnya menjadi tujuan saya kesana," ungkap politisi asal Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
"Saya bisa berbagi informasi bersama masyarakat yang jauh dari kota dan keramaian. Tentunya mereka juga ingin mendapatkan banyak informasi berkaitan dengan pembangunan yang sudah berjalan selama ini," jelasnya yang juga perwakilan dari daerah pemilihan (Dapil) Papua.
Dijelaskannya, ada beberapa persoalan paling urgen dan harus segera ditangani oleh Pemkab Merauke yakni pendidikan maupun kesehatan.
Khusus pendidikan, jelas dia, banyak guru yang berstatus Aparatus Sipil Negara (ASN) tak berada di tempat tugas. Misalnya di SMPN Tabonji, hanya tersisa satu guru honorer. Sedangkan guru ASN, tidak ada. Mereka sudah tujuh bulan tak mengajar dan sedang berada di kota.
Para tokoh adat dan masyarakat setempat meminta kepada Bupati Merauke, Frederikus Gebze agar menginstruksikan pejabat di Dinas terkait untuk datang, sekaligus melihat kondisi sesungguhnya yang terjadi di SMPN Tabonji.
Lalu, demikian Sulaeman, para guru yang tak mengajar itu agar gajinya ditahan dan dikembalikan ke kas negara. Karena tidak melaksanakan tugasnya.
Persoalan lainnya adalah minimnya tenaga kesehatan disana. Sehingga pelayanan kepada masyarakat, tak tersentuh secara baik. "Kalaupun ada medis, hanya satu atau dua orang. Sementara obat-obatan tak memadai," tuturnya.
"Saya kira pemerintah harus bergerak cepat menyikapi berbagai kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat di kampung-kampung di Distrik Tabonji. Karena umumnya adalah orang asli Papua," ujarnya.
Sumber : Mc Kab. Merauke