Diskominfo Merauke Bersama Para Kepala Distrik Bahas Perluasan Jaringan Telekomunikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Merauke mengadakan pertemuan bersama para Kepala Distrik di Merauke, Jumat (21/06/19) di ruang rapat Kominfo. Pertemuan dimaksud membahas kesepakatan untuk membuat terobosan tentang perluasan jaringan internet dan jaringan telepon di wilayah distrik masing-masing dengan dana yang akan diajukan ke Kementrian Kominfo RI.
Kepala Dinas Kominfo Merauke, Yohanis Samkakai dalam arahannya mengatakan bahwa terobosan ini dilakukan karena sumber dana dari APBD untuk pengadaan jaringan Telkomsel maupun internet sangat terbatas sehingga perlu dukungan langsung dana dari pusat.
"Untuk itu, kita harus mencari terobosan lain bukan hanya mengharapkan dana APBD, makin banyak fasilitas telekomunikasi semakin melancarkan informasi dan komunikasi hingga ke kampung-kampung," ucap Kadis Kominfo.
Selain itu, beberapa tower yang sudah dibangun dan sudah termakan usia, daya tangkap satelit untuk telpon sudah kadaluarsa, sehingga harus segara diganti. Penggantian perangkat yang dibutuhkan plus biaya operasional memerlukan dana yang tidak sedikit, tambah Thomas Kimko selaku Kabid Pengelolaan Infrastruktur PITIK Kominfo.
Lanjut Thomas Kimko, kendala lain yang selalu dihadapi, oleh pihak Kementrian Kominfi untuk pembangunan tower adalah belum tuntasnya masalah tanah yang dipakai untuk membangun tower di beberapa tempat. Berkaitan dengan hal ini, Kominfo Merauke butuh dukungan dan kerjasama dengan pihak distrik untuk memikirkan persoalan ini dengan menawarkan dua hal.
Pertama, surat pernyataan kesediaan lahan oleh pihak- pihak baik, distrik, puskesmas, kepala sekolah, kepala kampung jika tower tersebut akan di bangun di lingkungan masing- masing. Kedua, apabila ada masyarakat yang merelakan tanahnya untuk dibangun fasilitas telekomunikasi baik internet maupun telepon,maka dihibahkan tanahnya ke pemerintah daerah, supaya tidak ada persoalan dikemudian hari.
"Dengan begitu, bukti tersebut menjadi dasar untuk kita sampaikan ke pusat. Diharapkan 2020 ada yang terjawab," tandas Thomas mengakhiri.