Jakarta - Letjen TNI (Purn) dr Terawan Agus Putranto menyatakan jabatannya sebagai Menteri Kesehatan tak akan menghalangi dirinya untuk melayani pasien yang membutuhkan keahliannya dalam melakukan 'cuci otak'. Hanya saja ia memastikan semua akan dilakukan sesuai situasi dan kondisi yang ada.

"Ya kalau ada yang harus dibantu, emergency, saya kerjakan," kata dokter lulusan UGM itu kepada Tim Blak-blakan detikcom.

 

Ia mencontohkan saat akan mengikuti rapat hari setelah menjadi menteri, dia sempat singgah ke RSPAD Gatot Soebroto karena ada panggilan darurat untuk menangani seorang pasien yang kebetulan tokoh agama. "Ya paling tidak, yang mau lumpuh jadi gak lumpuh," ujar lelaki kelahiran Yogyakarta, 5 Agustus 1964 itu.

Terawan dikenal sebagai ahli untuk mengatasi masalah stroke. Metode pengobatannya secara awam disebut sebagai metode 'cuci otak' atau Digital Substraction Angiography (DSA). Sejak 2005 Terawan menekuni metode ini. Total pasiennya mencapai puluhan ribu termasuk yang datang dari mancanegara.

Meskipun Majelis Kehormatan Etik Kedokteran pernah menilai dia melanggar etik terkait metode pengobatannya itu, Terawan meyakinkan bahwa sejauh ini semua pasiennya berhasil dia tolong dan sembuh. "Kalau tidak safety ya kita berhenti, karena itu pasti pasien safe. Soal hasil tergantung doanya. Kalau sampai sekarang saya tidak berhenti, berarti safe. Doa saya ya jangan sampai gagal," tutur Terawan yang masih merangkap sebagai Kepala RSPAD.

Pada bagian lain, sebagai Menteri Kesehatan ia memberikan perhatian khusus kepada sejumlah isu seperti program BPJS Kesehatan yang masih mengalami defisit keuangan, harga obat yang tinggi, memperbaiki gizi masyarakat, hingga penyebaran tenaga kesehatan ke berbagai daerah perbatasan dan wilayah-wilayah terisolir lainnya.

Terkait BPJS, ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa kenaikan iuran merupakan salah satu alternatif solusi agar program tersebut dapat tetap berjalan dengan baik. Pemerintah, kata dia, tidak bermaksud membebani masyarakat. Sebab faktanya ada puluhan juta warga yang biaya pengobatannya ditanggung pemerintah melalui APBN.

"Coba dihitung berapa triliun yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat kecil. Tapi untuk masyarakat yang tergolong mampu diminta membayar iuran sendiri," ujarnya.

Terkait wacana pemberian sanksi terhadap warga yang menunggak, Ketua Kehormatan Dokter Militer Dunia itu menyatakan bahwa petugas di lapangan hanya akan datang untuk mengetuk isi hati warga agar berkenan membuka dompetnya.

Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, "Nasib Pasien, Pasca Menjadi Menteri" di detikcom, Jumat, 1 November 2019.

sumber : www.detikhealth.com