Penertiban Terminal/ Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri
SURAT EDARAN BUPATI MERAUKE, Nomor 552 / 496. Tentang Edaran Penertiban Terminal/ Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri.
Ditujukan Kepada Yth: Pemilik/ Badan Usaha Terminal/ Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, maka dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka penertiban, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, maka seluruh Badan Usaha terminal/dermaga untuk kepentingan sendiri yang sedang dan akan melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada lokasi daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Pengumpan Lokal (disepanjang di alur Sungai Maro mulai dari terminal khusus PT. Pertamina Merauke sampai dengan Jembatan Maro), wajib memiliki izin usaha pengelolaan terminal/dermaga sesuai ketentuan yang berlaku. Badan Usaha yang telah melakukan aktivitas kegiatan di terminal/dermaga, wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional terminal/dermaga untuk kepentingan sendiri selama 1 (satu) tahun terakhir dengan melampirkan dokumen perizinan yang sah.
Demikian untuk maklum dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
Merauke, 9 Mei 2011
BUPATI MERAUKE
Drs. ROMANUS MBARAKA, MT
DASAR PENERBITAN SURAT EDARAN BUPATI
LATAR BELAKANG :
Berdasarkan pemantauan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke, khususnya Terminal/Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi didalam daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal yang berada di sepanjang alur Sungai Maro Kabupaten Merauke, dimana terdapat aktivitas kepelabuhanan oleh beberapa badan usaha yang sampai dengan saat ini belum dilakukan penertiban, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dimaksud.
TUJUAN :
Penertiban daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.
SASARAN :
Pemilik/ Seluruh Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan.
DASAR PENERBITAN SURAT EDARAN :
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan yang tercantum dalam:
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
DI PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL LAUT
Pasal 135
(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu didalam daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal, pengelola/badan hukum dapat membangun Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
(2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraaan pelabuhan pengumpan lokal.
Pasal 136
(1) Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari :
- Menteri bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan utama dan pengumpul.
- Gubernur bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan regional, dan
- Bupati / walikota bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal.
(2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan :
a. Data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, NPWP, dan izin usaha pokok.
b. Bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan.
- Gambar tata letak lokasi TUKS dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri.
d. Bukti penguasaan tanah.
e. Proposal TUKS.
- f. Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.
g. Berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu, dan
h. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 137
(1) Untuk mendapatkan persertujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri, pemohon mengajukan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
(3) Penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus disertai alasan penolakan.
Pasal 138
Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan.
Pasal 139
(1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan :
a. Lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, dan
b. Pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan / atau dokumen muatan barang.
Pasal 140
(1) Penggunaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 139 Ayat (1) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum, setelah mendapat konsesi dari melalui unit penyelenggara pelabuhan.
(2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- Kemampuan dermaga dan fasilitas lain yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan.
- Rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.
- Upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan.
- Pungutan tarif jasa kepelabuhanan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan.
- Memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.
Pasal 141
Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan :
a. Pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan.
b. Hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi.
- Pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
d. Pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan.
Pasal 142
Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib :
a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan seindiri yang bersangkutan;
- Melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan laut secara berkala; dan
- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.
Pasal 143
(1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut apabila pengelola:
a. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 142;
- Menggunakan teminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 Ayat (2).
(2) Pencabutan persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pengelola terminal untuk kepentingan sendiri tidak dapat melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut.
Download Salinan Surat
(Sumber: Dishubkominfo)