Saat sekarang ini ada dua sektor pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Merauke yang masih perlu mendapat perhatian dari Pemerintah yakni Bidang Kesehatan dan Pendidikan. Untuk bidang pendidikan sendiri persoalan utamanya terletak pada para guru yang belum menjalankan tugas atau mereka yang masih sering meninggalkan tempat tugasnya. Bahkan menurut hasil pantauan Bupati Merauke, saat melakukan turun Kampung beberapa waktu yang lalu, sebagian besar guru yang mengajar di 209 SD baik yang besar maupun kecil, dan beberapa sekolah berada dikampung – kampung tidak dijumpai adanya guru di tempat tugas, ungkap Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka,MT seusai Apel Triwulan III Korpri di GOR Hiad Sai Merauke, Senin (6/8). Ia juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan Turkam tersebut guru tidak dijumpai di tempat. Fasilitas Perumahan sudah dibangun, tunjangan insentif pun telah diberikan namun tetap saja tidak berada di tempat tugas, ujarnya. Menurut Bupati hal yang perlu dilakukan oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan adalah menjalin kerjasama dengan Universitas Musamus sehingga para guru dapat melakukan kuliah jarak jauh, dan para guru tidak perlu turun dari tempat tugas untuk mengikuti perkuliahan. Sehingga guru – guru tidak ada alasan lagi untuk turun ke kota untuk mengikuti sertifikasi  pendidikan S1. Kelas jauh ini pun dapat di bagi per wilayah, seperti wilayah Kimaam, Ilwayab,Muting dan Ulilin. Dengan dibuat seperti Universitas terbuka, dimana tempatpun dapat mengikuti perkuliahan dan dapat mengajar untuk para muridnya.Diharapkan jujga dalam satu tahun terdapat tiga semester yang nantinya mempercepat para guru untuk memperoleh ijasah S1, ujar Bupati.

Sedangkan untuk bidang kesehatan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke.Untuk tenaga kesehatan yang sudah mulai betah di daerah pedalaman hendaknya bisa diberikan perhatian yang lebih baik, mengingat keterbatasan tenaga kesehatan yang dimiliki maka perlu juga di efektifkan. Disamping pengadaan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan medis juga harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, sehingga nantinya fasilitas itu dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat yang bersangkutan.