Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menyelenggarakan kegiatan Rembuk Stunting melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat bertujuan tujuan untuk percepatan penurunan stunting di Merauke.

Rembuk Stunting ini adalah bagian dari 8 aksi konvergensi sesuai target penurunan stunting tahun 2024 sebanyak 14 persen untuk seluruh Indonesia yang disampaikan Presiden RI.

"Rencana penuruna ini dibuat dalam satu aksi konvergensi melibatkan semua OPD terkait, ada Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PUPR, Ketahanan Pangan, Kemenag, Dinas Perikanan dan Dinas Pendidikan untuk bekerjasama melakukan aksi ini," ujar Winarti, Kepala Seksi Kesehatan dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Merauke.

Winarti, Kepala Kesehatan dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Merauke

Stunting disebebkan dari kekurangan gizi kronis yang terjadi cukup lama dimulai dari remaja putri yang akan menghasilkan ibu hamil yang kurang gizi kemudian anak yang dilahirkan juga mengalami hal yang sama. Untuk itu penanganan stunting dimulai dari remaja putri dengan melakukan dua interfensi spesifik dan sensitif. Interfensi pesifik dilakukan Dinas Kesehatan kepada anak remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, balita dan anak usia pra sekolah dan remaja.

Intervensi sensitif, ketersediaan pangan keluarga, penuhan protein, gizi, air bersih dan lingkungan yang sehat dengan melibatkan peran instansi lintas sektor.
Kondisi ekonomi keluarga menjadi perhatian untuk dapat memenuhi kebutuhan sadang, pangan dan papan.

Untuk diketahui, stunting terlihat pada orang yang mengalami tubuh pendek atau kerdil. Kondisi ini berpengaruh pada pertumbuhan otak jadi kurang maksimal dan berdampak pada pendidikan dan masa depan anak tersebut.

Merauke dikatakan agak lambat dalam aksi penurunan stunting dalam dua tahun terakhir karena Pandemi Covid-19. Gerakan baru dimulai lagi di 2022 setelah pandemi berangsur pulih, dan berdasarkan data prevalensi 2019 dan 2020, terjadi peningkatan kasus stunting di Merauke. Namun ukurannya dikatakan belum maksimal. Anak stunting diketahui setelah dilakukan pengukuran tinggi badan apakah sesuai dengan usianya atau tidak.

Untuk data 2021 menggunakan laporan petugas lapangan yang melakukan tinggi badan melalui Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Petugas lapangan diharapkan lebih intens menginput data sesuai fakta sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Sebab seblumnya sempat terjadi perbedaan yang dilakukan petugas survey status gizi Indonesia (SSGI) yakni 28,3 persen sedangkan menurut aplikasi e-PPGM 17,4 persen.

"Karena e-PPGM itu 60 persen dari sasaran sedangkan dari SSGI hanya 11 kampung sedangkan di Merauke ada 179 kampung, angka ini tidak mewakili kalau hanya 11 kampung, sehingga kami berasumsi yang kami rumuskan dengan rumus tertentu dan kami gunakan angkanya 21, 4 persen stunting di Merauke tahun 2021. Kalau perbandingan sebelumnya 9,90 persen. Peningkatan ini dikarenakan pencatatan yang lalu tidak semaksimal angka terkini. Diharapkan tahun 2022 dan seterusnya pencatatan data stunting lebih intens dan akurat."

Kegiatan Rembuk Stunting ditujukan agar semua lintas sektor yang ada dapat memahami bahwa percepatan penurunan stunting buka hanya tugas Dinas Kesehatan tetapi digodok bersama. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan, Selasa (12/7/2022) di Sunny Day Hotel.

Dikatakan para OPD serius menangani stunting di Merauke sebagaimana instruksi presiden bahwa tahun 2024 Indonesia dapat menurunkan 14 persen angka stunting.(Get)