Merauke - Sebanyak 44 kampung dari empat distrik di Kabupaten Merauke masuk dalam pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Pedesaan (I-PKP) tahun 2022.

44 kampung tersebut ada di Distrik Semangga, Tanah Miring, Kurik dan Distrik Malind. Guna mendapatkan data I-PKP,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Merauke menggelar Focus Group Discussion (FGD)
dengan menghadirkan para kepala distrik dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Merauke, Rino Tahya mengatakan pelaksanaan FGD sebagai tindak lanjut keputusan Kementrian Desa (Kemendes) dalam mengukur Indeks Perkembangan Kawasan Pedesaan di Indonesia. Secara nasional sebanyak 62 Kabupaten di Indonesia yang masuk dalam lokasi khusus (Lokus) Kemendes dalam kaitannya I-PKP.

"Di dalamnya, ada lima dimensi yang harus diukur untuk mengetahui perkembangan perdesaan, yaitu ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan kelembagaan. Di dalam lima indeks ada indikator yang digunakan untuk mengukur. Hari ini kita mengumpulkan beberapa OPD terkait yang berkontribusi terhadap lima dimensi tersebut, supaya memberikan data. Dari data yang diberikan akan dilakukan penilaian, kemudian diakumulasi, apakah kita masuk di kategori mandiri sampai dengan kategori berdaya saing," terang Rino, Rabu (30/11/2022) di Kantor Bappeda-Litbang.

Rino menambahkan, sementara ini, Kabupaten Merauke masih dalam kategori konsolidasi atau masih dalam tataran penyiapan kelembagaan untuk mendorong desa. Berdasarkan data yang dihimpun nanti, akan diteruskan ke Kemendes yang nantinya akan ditetapkan di akhir tahun, apakah masih pada level konsolidasi atau akan naik ke level mandiri.

"Kita berharap kita bisa naik level, tidak mengalami penurunan. Karena kegiatan ini sudah dilakukan di tahun 2018 dan 2020. Hasilnya akan diketahui desa itu mandiri dari ekonomi, infrastruktur, sosial, budaya dan kelembagaan. Ukuran ini membantu perencanaan pembangunan kita ke depan," tandasnya.

Kesempatan berikut, Kepala DPMK Daud Holenger menuturkan bahwa hasil I-PKP akan menentukan fokus perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan desa secara nasional. Kebijakan pemerintah untuk menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jadi salah satu terobosan program primadona guna mendorong kemandirian kampung untuk maju dan berkembang.

Lanjut, kata Daud, dari 179 kampung di Merauke diupayakan setiap kampung memiliki BUMDes dan satu BUMDes bersama untuk satu distrik. Kabupaten Merauke sudah ada distrik dan kampung yang masuk kategori mandiri dalam BUMDes. Sebagai contoh di Distrik Kurik, Malind, Tanah Miring, Semangga, Muting dan Jagebob. Sebagian dalam progres dan sisanya sementara dibentuk. "Targetnya di tahun 2023, seluruh kampung di Merauke sudah memiliki BUMDes."(Get)