Merauke - Guna membahas sejumlah persoalan di RSUD Merauke, Bupati Merauke Romanus Mbaraka didampingi Sekda Ruslan Ramli melakukan pertemuan dengan ratusan tenaga kesehatan (Nakes).

Pertemuan ini sebagai tindak lanjut aksi demo yang dilakukan Nakes belum lama ini, dan menuntut Pemerintah Daerah untuk memenuhi sejumlah haknya.

"Hari ini saya berada di hadapan bapak ibu, silakan sampaikan unek-uneknya karena saya sebagai pengambil kebijakan anggaran," tutur Romanus Mbaraka di ruang pertemuan RSUD, Kamis (5/1/2023).

Satu per satu perwakilan ratusan Nakes menyampaikan keluhannya mulai dari insentif Covid tahun 2021 yang belum terbayarkan, mempertanyakan dana Kartu Papua Sehat (KPS), meminta Pemda mendaftarkan honorer dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung pemerintah, keamanan rumah sakit dan peremajaan sarana dan prasarana yang sudah rusak.

Menyimak penyampaian tersebut, Bupati lalu menjawab tiap-tiap persoalan. Pertama, terkait insentif Covid akan diupayakan setelah usai dilakukan audit oleh BPKP, sebab sebelumnya terjadi over pembayaran. Berikut, menyangkut dana KPS masih dilakukan pengecekan untuk memastikan kejelasannya. Begitu pula dengan permintaan lain juga akan ditindaklanjuti dengan berbagai pertimbangan ketentuan dan kemampuan anggaran.

Kesempatan yang sama Romanus sekaligus mengutarakan kekecewaannya mengenai kebersihan rumah sakit yang dinilai tidak terurus. Lebih mencengangkan, ada sebanyak hampir 500 tenaga honorer yang bekerja, menurut Romanus dengan jumlah tenaga yang banyak itu tidak menjamin rumah sakit dalam kondisi ASRI.

Untuk itu, selaku kepala daerah Romanus tegaskan semua pihak bekerja jujur dan bertanggungjawab dengan tugasnya, baik pimpinan maupun staf yang bekerja di rumah sakit, tidak hanya menuntut hak tetapi juga pemenuhan kewajiban. Perlu ada perubahan di wajah rumah sakit, apa lagi kini sudah menjadi Provinsi Papua Selatan.(Get)