Merauke - Lembaga Sensor Film (LSF) diamanatkan oleh undang undang nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman untuk melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan dipertunjukkan hingga
penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, berpengaruh besar terhadap peredaran dan pertunjukan film, sebab film saat ini tidak hanya dapat disaksikan melalui layar bioskop dan televisi saja, namun dapat diakses melalui internet, platform digital dan media social. Akses terhadap film semakin mudah, tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu. Kondisi ini menjadikan masyarakat berpotensi untuk mengakses konten perfilman yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia.

Dinamika tersebut menjadi latar belakang LSF menggencarkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang telah dicanangkan pada penghujung tahun 2021. Dengan mengusung tema “Cerdas Memilah  dan Memilih Tontonan” LSF hadir ditengah-tengah masyarakat Papua, khususnya Merauke untuk memberi informasi agar masyarakat lebih bijak dalam memilih tayangan yang sesuai dengan usianya.

LSF sekaligus mengajak para orang tua untuk mendampingi anak-anak dalam menikmati tayangan yang mereka saksikan. Kamis, 25 Mei 2023, di Ruang Sakil A, Lantai 1 Hotel swissbell, Merauke, LSF menggelar
kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor mandiri bersama dengan SMA Plus Muhammadiyah Merauke.

Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai peserta, diantaranya Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Merauke, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Merauke, LPP TVRI Merauke, Komunitas Film, Konten Kreator, Tokoh Budaya, Tokoh Agama, Perwakilan Perguruan Tinggi, mahasiswa, dan dosen, Perwakilan Sekolah, mulai level SD, SMP, SMA, dan SMK Kabupaten Merauke, serta wartawan.

Wakil Bupati Merauke, Muhammad Ridwan, S.Sos., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa film memiliki peranan penting terhadap tumbuh kembang anak, terutama dalam pembentukan pola pikir dan sikap. Disadari atau tidak, film merupakan produk visual paling berpengaruh terhadap perilaku anak.

"Disamping itu hadirnya platform digital yang bisa diakses bebas oleh masyarakat membuat kita harus ekstra hati-hati untuk mengontrol anak-anak kita dalam menonton sebuah tayangan.
Potensi adanya dampak negatif atas tayangan-tayangan yang ada tentunya menjadi tanggung jawab kita," ujar H. Riduwan.

Lembaga Sensor Film (LSF) tidak bekerja sendiri, peran serta dunia Pendidikan dan para pemangku kepentingan terkait sangat dibutuhkan. Sosialisasi Budaya Sensor mandiri untuk mengatasi dampak dari tsunami tontonan yang terjadi di era media baru saat ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan menumbuhkan budaya dalam masyarakat agar mampu memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia.

Selain itu, Wakil Ketua LSF, Dr. Ervan Ismail dalam sambutannya juga mengatakan Lembaga Sensor Film menyadari secara penuh bahwa upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif film tidak hanya cukup dengan kebijakan Surat Tanda Lulus sensor (STLS). Masyarakat dan publik perlu mendapatkan Pendidikan dan pengetahuan terhadap film, melalui penguatan fungsi literasi, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menonton film sesuai dengan klasifikasi usia dan peruntukannya.

Untuk menguatkan fungsi literasi masyarakat dalam aspek perfilman, maka Lembaga Sensor Film telah mencanangkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri pada tahun 2021, yakni gerakan memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia. Rangkaian kegiatan ini turut menghadirkan narasumber yang memberikan informasi dan literasi secara langsung mengenai pentingnya Budaya Sensor Mandiri yaitu Dr. Nasrullah, Ketua Komisi I, Penyensoran LSF RI, Dr. Fetrimen, Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi LSF RI, dan Drs. Agustinus Sugiyarto, sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dengan dihadiri oleh kurang lebih 100 orang peserta dari berbagai kalangan dan latar belakang.(Get)