Merauke - PT Pelindo IV Cabang Merauke masih menunggu bantuan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk pembebasan akses jalan yang akan menjadi lalu lintas stuffing and Stripping peti kemas.

Pelindo sebelumnya sudah merencanakan pengalihan kegiatan konsolidasi distribusi cargo di sekitar kantor Pelindo, mengingat tidak cukup ruang serta ada potensi bahaya jika masih dilakukan di area pelabuhan.

"Jadi potensi risiko bahaya cukup besar sehingga kita butuh dukungan pemerintah untuk membebaskan tanah warga yang masuk dalam akses lalu lintas kegiatan agar mempercepat proses pengalihan," ujar Yacobus Yusuf Yingin selaku Manager Operasi dan Teknik PT Pelindo IV Merauke," Kamis (13/7/2023).

Yacobus menambahkan, suasana di Pelabuhan Merauke tidak memberikan kenyamanan karena lalu lintas alat berat cukup mengganggu.

Dalam satu hari frekuensi peti kemas mencapai 50-70 boks, dan dalam satu bulan berkisar di 3.500 boks. Dengan dipindahkannya konsolidasi cargo dari lini satu ke lini dua nanti, diharapkan Pelabuhan tidak terlalu padat kegiatannya. Dan daerah pelabuhan hanya khusus pelaksanaan bongkar dan muat ke dan dari kapal, sementara untuk pengeluaran cargo dilakukan di lini dua.

Selain itu butuh support kegiatan keberangkatan dan penurunan (embarkasi) kapal penumpang dalam bentuk lahan parkir. Pemerintah juga diminta untuk pembebasan lahan sekitar pelabuhan untuk parkiran kendaraan.

"Karena kalau diparkir di dalam pelabuhan akan semakin padat. Dan kita tidak bisa parkir di luar juga karena potensi kehilangan dan kerusakan cukup tinggi," sambung Yacob.

Keamanan pelabuhan cukup terganggu sebab masyarakat menjadikan pelabuhan sebagai tempat rekreasi. Selain itu kerap ditemukan orang mabuk berada di dalamnya. Untuk itu perlu kerjasama semua pihak untuk memastikan standar kemanan dan kenyamanan wilayah tersebut.

"Dengan adanya PPS, kami mengasumsikan bahwa ke depan, pelabuhan kita tidak bisa seperti ini, tapi perlu ada pengembangan dan perubahan," tandasnya.(Get)