Merauke - Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Merauke berpengaruh pada kebutuhan bahan makanan pokok termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

Merauke, kerap terjadi kekurangan BBM sehingga menyebabkan antrian di sekitar SPBU. Di sisi lain juga perlu dibenahi manajemen pada BBM bersubsidi agar tepat sasaran sebab penjualan eceran Pertalite menggunakan dispenser mini ditemukan hampir di sepanjang jalan Kota Merauke. "Ini yang kemarin kita diskusi dengan Direktur BPH Migas.

Dengan adanya provinsi Papua Selatan pertambahan penduduk dan pengadaan kendaraan terus terjadi di aparatur provinsi, selain itu kita menjadi daerah transit untuk pintu Selatan Papua sehingga kita minta tambahan kuota BBM," terang Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT kepada wartawan di Merauke, Senin (6/11/2023).

Surat permintaan penambahan BBM ke BPH Migas sudah masuk, tinggal menunggu berapa yang akan diberikan setelah seluruh Indonesia masukan data kuota BBM terbaru. Prediksinya paling cepat Desember 2023 atau Januari 2024, permintaan penambahan kuota BBM dijawab pemerintah pusat namun ia mengaku belum mengetahui berapa yang akan diberikan. Rencananya, Pemkab Merauke akan berdiskusi dengan pihak Pertamina fokus membahas soal antrian Bio Solar subsidi. "Solar subsidi tetap ada tapi manajemennya harus diatur," tandas Romanus. Catatan khusus yang disampaikan Romanus bahwa BPH Migas akan menertibkan penjual eceran BBM subsidi jenis Pertalite.(Get)