Wakil Presiden RI, Boediono, mengaku lebih optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional setelah laporan terbaru dari McKinsey Global Institute memaparkan potensi Indonesia masuk jajaran 7 negara dengan ekonomi terbesar pada 2030.

Dalam artikel bertajuk The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential tersebut terungkap posisi ekonomi Indonesia yang saat ini berada di posisi 16 dunia dan berpotensi melesat dalam 10 besar dunia.

"Ini bukan laporan sembarangan. Teliti, tajam, dan sangat objektif. Kesimpulannya bukan direka-reka. Membaca ini, saya optimistis mengenai negara kita. Memang yang kurang di kita ada, tapi secara umum oke dan yang menilai ini bukan kita sendiri," kata Boediono pada sesi pembekalan kepada PPRA XLVII dan PPSA XVIII Lemhannas RI Tahun 2012 di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin 24 September 2012.

Boediono pun menyarankan agar semua pihak ikut mencermati paparan dari McKinsey tersebut. Terlebih lagi, dalam kondisi pemerintahan yang saat ini banyak mendapat sorotan dan kritikan.

Wapres meyakini, prediksi yang disampaikan McKinsey dapat terjadi jika Indonesia bisa melakukan konsolidasi demokrasi dengan baik, dengan mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa di masa depan.

"McKinsey saja sampai katakan begini, masa kita tak percaya," kata Boediono.

Kritik Pemda
Sayangnya, Boediono dalam kesempatan yang sama juga mengkritik fenomena anggaran daerah yang lebih banyak mengendap dalam rekening bank. Tidak banyak yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan program pemerintah.

Fenomena itu, menurut Wapres, terjadi karena ketidakmampuan aparat pemerintah daerah dalam membuat perencanaan program yang baik.

"Ada yang sudah maju, tapi banyak yang belum. Kebijakan kita, perkuat kemampuan, perencanaan, dan pelaksanaan. Sehingga bisa meningkatkan kapasitas planning dan eksekusi program," kata Boediono.

Selain masalah ketidakcakapan aparat, persoalan politik di daerah juga dianggap bisa memicu kendala pelaksanaan program pemerintah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki kewenangan besar bagi pemerintah daerah justru akan menjadi kegelisahan masyarakat jika tak dimanfaatkan dengan baik. "Orang akan berpikir ini ada apa, yang merasakan dampaknya tentu masyarakat," kata Wapres.