![](https://portal.merauke.go.id/files/Rakor-inovasi-daerah-1.jpg)
Setelah Mendapat Predikat Kurang Inovasi, Pemprov Papua Selatan Gelar Rakor dan Pameran
Merauke - Tahun 2023, indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten/kota untuk Provinsi Papua Selatan mendapat predikat kurang inovasi. Hal ini tentu mendorong Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk tidak bersantai namun mengejar ketertinggalan.
Untuk itu, Pemrov melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) melakukan rapat koordinasi dan pameran inovasi daerah, sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan Provinsi Papua Selatan 2024 di Swissbell Merauke mulai Selasa, 21 sampai 22 Mei 2024.
Ketua Panitia dan juga Kepala Baperida Papua Selatan Ulmi Listaianingsih Wayeni menyampaikan pihaknya memandang perlu Pemrov Papua Selatan mendorong peningkatan SDM yang menunjang program inovasi agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
"Tujuan Rakor adalah untuk meningkatkan layanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna peningkatan daya saing daerah. Sasaran spesifik yang ingin dicapai adalah tersusunnya arah dan kebijakan terkait inovasi daerah, terciptanya SDM yang menangani dan mengimplementasikan inovasi daerah di Provinsi Papua Selatan dan tercapainya mutu inovasi daerah pada penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Selatan," kata Ulmi dalam laporan panitia yang disampaikannya.
Hasil Rakor dan sosialisasi yang dilakukan ini adalah adanya sinkronisasi dari semua program untuk meningkatkan indeks inovasi daerah, meningkatkan kapasitas ASN dalam berinovasi, mendorong kota/kabupaten yang belum optimal pelaksanaan inovasi daerah untuk meniru inovasi yang telah dilakukan oleh kabupaten lainnya.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Papua Selatan, Willem Andrew Da Costa menyampaikan, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintah daerah dan sasaran inovasi daerah yang diharapkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka Provinsi Papua Selatan yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) perlu melakukan inovasi dan sosialisasi.
Dengan memperhatikan SK Kemendagri no 400.10.11-6287 Tahun 2023 bahwa Provinsi Papua Selatan mendapatkan skor atau nilai 1,20 dengan predikat kurang inovasi dan untuk kabupaten cakupan yaitu dua kabupaten mendapat predikat tidak dapat dinilai, atau disclaimer yakni Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat. Kabupaten Mappi mendapat indeks kurang inovasi dengan skor 8,20 dan Kabupaten Merauke mendapat peringkat inovasi dengan skor 47,93, sehingga dipandang perlu pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong peningkatan SDM dalam menunjang program inovasi agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.
"Secara umum rakor dilakukan untuk terstrukturnya arah dan kebijakan inovasi daerah, terciptanya SDM yang memahami dan mengimplementasikan inovasi daerah dan tercapainya mutu inovasi daerah. Diharapkan semua program yang dihasilkan akan sesuai kebutuhan prioritas yang dibutuhkan masyarakat," pungkas Da Costa mewakili Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Peserta Rakor dari unsur pemerintah pusat, perangkat daerah di tingkat provinsi, kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan dan Universitas Musamus. Kegiatan selama dua hari ini menggunakan sumber dana dari DPA Baperida Provinsi Papua Selatan tahun 2024.(Get)