Merauke - Bupati Merauke melantik 41 Pejabat Administrator (Eselon III), 98 pejabat Pengawas (Eselon IV) dan mengukuhkan 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 39 Pejabat Administrator (Eselon III), 101 Pejabat Pengawas (Eselon IV), 36 Pejabat UPTD Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 110 Pejabat UPTD Dinas Kesehatan, dan 340 Pejabat UPTD Dinas Pendidikan.

Romanus mengatakan, dalam sistem merit Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sehingga harus ada berita acara pelantikan, video pelantikan dan daftar pelantikan yang nanti di insert untuk kenaikan pangkat.

"Sekarang bupati mau macam-macam tidak bisa, misalnya pegawai IIIA mau dorang ke Eselon IIIB misalnya itu tidak bisa karena nanti di SK pelantikannya terbaca, nah itu yang perlu diterbitkan. Sehingga Mendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Menpan memberikan rekomendasi walaupun di tengah perjalanan politik sudah masuk Pilkada, Bupati Merauke bisa melantik," ujar Romanus di Swissbell Hotel Merauke, Kamis (25/7/2024).

Romanus memberi penekanan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Bidang agar tidak egois terutama adil dalam mengurus stafnya dan benar-benar jalankan tugas dengan baik. Seperti pepatah mengatakan, siapa yang menabur pasti menuai, yang artinya ketika bekerja dengan baik akan menuai hasil yang baik pula, sebaliknya juga demikian.

Dikatakan, Pemerintah adalah ujung tombak pembangunan sehingga para ASN mesti terus meningkatkan skill dan kompetensi agar memahami seluruh proses dengan ketentuan atau aturan yang sudah ditetapkan di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang. "Jadi pegawai negeri harus pintar," tandasnya.

Kesempatan itu, ia mengajak seluruh ASN tidak terlibat urusan politik melainkan bekerja dengan profesional.(Get)