WWF Papua Gelar Konsultasi Publik Studi Ekonomi Total SDA dan Kawasan Ekonomi Kabupaten Asmat
Konsultasi Publik di Megaria Merauke
Merauke - Konsultasi Publik hasil studi ekonomi total sumber daya alam dan lingkungan kawasan ekonomi Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan digelar WWF di Megaria Hotel Merauke, Jumat, (8/11/2024).
Studi Valuasi Ekonomi ini telah dilakukan di empat kampung di Kabupaten Asmat yakni Kampung Mumugu, Er, Sona dan Bu. Untuk itu, sebagai bagian penting dari pelaksanaan studi dan upaya memperkuat kebijakan pembangunan inklusif, hasil studi valuasi ekonomi ini perlu untuk dikonsultasikan dengan masyarakat empat kampung studi dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Tujuan pelaksanaan Konsultasi Publik hasil studi valuasi ekonomi sumberdaya alam dan jasa lingkungan wilayah Masyarakat Adat Kabupaten Asmat, sebagai berikut;
1. Penyebarluasan hasil kajian valuasi ekonomi sumberdaya alam dan jasa lingkungan dan
pengelolaan konservasi inklusif di Wilayah Adat
2. Memperoleh saran dan masukkan untuk memperkuat hasil studi valuasi ekonomi sumberdaya
alam dan jasa lingkungan, dan pengelolaan konservasi inklusif di Wilayah Adat.
3. Menyusun dan menyepakati rencana tindak lanjut dari para pihak terhadap hasil studi valuasi
ekonomi sumberdaya alam dan jasa lingkungan di Wilayah Adat.
4. Mendukung rencana tindak lanjut hasil konsultasi publik melalui penguatan kerja kolaborasi
dalam kerangka Perjanjian Kerja Sama antara WWF Indonesia dan Universitas Musamus.
Dari pertemuan konsultasi publik ini, diharapkan hasil sebagai berikut:
1. Tersebar luasnya hasil valuasi ekonomi sumberdaya alam dan jasa lingkungan, dan
pengelolaan konservasi inklusif.
2. Diperolehnya saran dan masukkan untuk memperkuat hasil studi valuasi ekonomi sumberdaya alam dan jasa lingkungan, dan pengelolaan konservasi inklusif di Wilayah Adat.
3. Adanya rekomendasi rencana tindaklanjut dan komitmen para pihak terhadap hasil studi valuasi ekonomi sumberdaya alam dan jasa lingkungan di Wilayah Adat sebagai tindak lanjut dari PERDA mengenai Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PPMA) yang sudah ditetapkan.
4. Adanya kesepakatan perjanjian kerja sama antara WWF Indonesia dan Universitas Musamus.
Zacharias Inaury, Project Leader Program Voices for Just Climate Action (VCA) di Papua mengatakan, kajian tersebut dilakukan tahun 2023 yakni WWF berkolaborasi dengan UNMUS Merauke, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Yayasan Strategi Konservasi Indonesia dan Yayasan Alfons Suwada Asmat.
Dikatakan, masyarakat adat merupakan penjaga lingkungan dan ekosistem paling ajaib dengan kearifan lokalnya mampu menjaga dan melestarikan lingkungan lokal.
Namun peran mereka di dalam konsep pembangunan belum terakomodir dengan maksimal.
"Untuk itu kajian ini kami lakukan secara kolaborasi karena kami sadar dengan keterbatasan kami harus kolaborasi untuk membantu mendukung program dan kebijakan pemerintah terutama untuk mendukung masyarakat itu sendiri," ujar Zacharias.
Dengan konsultasi publik ini menjadi langkah awal kolaborasi semua pihak untuk melihat bagaimana pengelolaan SDA dan lingkungan untuk menghasilkan ekonomi berkelanjutan, ucap Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan UNMUS Merauke, Romaldus Putra Maro, SE, MSI.
"Konsultasi publik ini akan menambah wawasan kita terutama teman-teman yang berada di lingkup dosen dengan tiga tugas utama tridharma, penelitian, pengabdian dan pengembangan. Dan dampaknya kita perlu mengetahui pengelolaan SDA dari hasil kajian ini akan mengetahui apa rekomendasi valuasi ekonomi yang ada di Kabupaten Asmat," pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Perencanaan Bappeda Privasi Papua Selatan, Esau Hombore sampaikan bahwa dokumen perencanaan programa di OPD terkait akan sangat sinkron dengan diskusi tersebut yakni mewujudkan Papua Selatan sejahtera, adil, maju, mandiri, makmur, berkeadilan, berkelanjutan berbasis kearifan budaya ha anim.
Dikatakan, indikator mandiri didorong karena Provinsi Papua Selatan mempunyai kekayaan biodiversitas (keanekaragaman genetik, ekosistem, dan proses evolusi yang menopang kehidupan) dan eco-culture (konsep pengembangan dan perencanaan yang berorientasi pada keseimbangan alam dan budaya). Konsep eco-culture merupakan salah satu pendekatan dalam arsitektur berkelanjutan yang mempertimbangkan kondisi alam sekitar dengan konteks budaya lokal.
"Ternyata kita punya kekayaan alam luar biasa, kita punya kekayaan alam berkaitan dengan hewan sangat kaya yang bisa kita jual dan biodiversitas ini kita dorong menjadi diskusi menarik," tuturnya.
Konsultasi Publik tersebut menghasilkan lima rencana tindak lanjut yang merujuk pada kebijakan, advokasi, kolaborasi, inklusivitas dan gender.(Get)