MERAUKE - Anggota Komisi II DPR RI, Agustina Basik-Basik, S.Sos mengungkapkan, usulan pemekaran Kota Merauke dan Provinsi Papua Selatan (PPS) termasuk pemekaran Kabupaten Muyu berada di paket 19 dari 33 usulan daerah otonom baru. "Jadi usulan Kota Merauke dan pemekaran Provinsi Papua berada di paket 19 yang akan segera dibahas, kata Politisi dari Partai Golkar ini. 

Menurut Agustina, dari 33 usulan Otonomi Daerah baru di Indonesia itu, 17 diantaranya sudah mendapatkan Ampres (Amanat Presiden) sedangkan 19 lainnya masih tersisa yang harus dituntaskan sebelum keanggotaan DPR RI sekarang berakhir di tahun 2014 mendatang. 

Dijelaskan, meski usulan Kota Merauke dan Provinsi Papua Selatan sudah lama diusulkan dengan melengkapi persyaratan administrasi, namun perlu diperbaharui lagi. Sebab, dokumen DPR RI periode 2004-2009 tersebut tidak dapat digunakan untuk periode 2009-2014. Jadi harus diverifikasi ulang lagi seluruh administrasinya. Jadi kelengkapan administrasi, sisi tehnis, maupun dukungan lainnya pada periode 2004-2009 tidak bisa dipakai lagi, katanya. 

Dikatakan, semua administrasi yang menyangkut amanat PP Nomor 78 tahun 2007 tentang pembentukan daerah otonomi baru berkaitan kelengkapan-kelengkapan dari sisi tehnis, administratif, fisik kewilayahan tersebut harus diperbaharui dan ditandatangani oleh pejabat yang menjabat pada periode 2009 sampai sekarang. Meski begitu, ungkap Agustina Basik-Basik untuk usulan Provinsi Papua sudah ada pembaharuan yang dilakukan termasuk dari Pemerintah Provinsi Papua baik rekomendasi gubernur, DPRP, MRP. 

Secara tehnis itu semua oke. Tapi jangan lupa, ada faktor non tehnis yang harus diselesaikan untuk bisa kita berharap bisa dieksekusi terhadap Provinsi Papua Selatan, katanya. Agustina Basik-Basik masih optimis pemekaran Kota Merauke yang berlanjut ke pemekaran PPS dapat segera terwujud apabila seluruh stakeholder di daerah bisa bersepakat. Terutama eksekutif dan legeslatifnya, tandasnya.(ulo/nan)

Sumber : radarmerauke.com