RAKOR PENERAPAN E-GOVERNMENT
RAPAT KOORDINASI PENERAPAN E-GOVERNMENT
Bertempat di Hotal Jayakarta Jakarta Kementerian Dalam Negeri mengadakan Rapat Koordinasi Penerapan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November yang diikuti oleh Beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di bawah kementerian Dalam Negeri termasuk Kabupaten Merauke .
Kegiatan tersebut dibuka oleh KepalaPusat Data dan Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi Kemendagri, Drs. A.S. TAVIPIYONO, MA, MM sekaligus menjadi pembicara pertama dalam kegiatan tersebut ..
Para pembicara adalah Drs. A.S. TAVIPIYONO, MA, MM selaku Kepala Pusdatinkomtel Kemendagri, Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemendagri, Drs. BUDI ANTORO, MBA selaku Sekretaris Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dan sebagai pembicara terakhir adalah Walikota Pekalongan, dr. MOHAMMAD BASIR AHMAD
Para Pembicara menyampaikan akan pentingnaya e-gov, kelemahan=kelemahan dan hambatan=hambatan pelaksanaan e-gov baik di daerah maupun Kemendagri oleh karena itu menurut Kepala Pusdatinkomtel dalam waktu dekat ini akan diterbitkan Rencana Induk pelaksanaan e-gov dengan melibatkan semuastake holders dan konsultan-konsultan yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi seperti dari Microsoft dan lainnya sedangkan pembicara lainnya menyinggung pemanfaatan komputer atau sebuah sistem informasi guna memberikan fasiitas data dan informasiyang penting dan cepat dapat digunakan para decision maker untuk membuat dan mengambil keputusan (Decision making).
Diakhir kegiatan terseut Pak Walikota memberikan informasi mengenai pentingnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait dalam percepatan pembangunan, langkah-langkah sytrategis yang telah dbuat Kotamadya Pekalongan didalam rangka penerapan e-gov dimana terkait dengan itu Bapak Walikota telah banyak mendapat apresiasi dan penghargaaan dalam bidang penerapan e-government satu diantaranya adalah “ Kota Percontohan penerapan e-gov berbasis teknologi berbasis open source dari Menristek Tahun 2013 dan Juara I Nasional Posyantek (Pos Layanan Teknologi) dalam rangka gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) kerjasama Menristek dan Mendagri .
Dari Rapat Koordinasi ini muncul persoalan-persoalan yang menjadi hambatan penerapan e-gov didaerah seperti lemahnya kebijakan pimpinan dan belum adanya regulasi ditingkat local yang mampu memanyungi pelaksanaan e-gov itu sendiri, demikian banyaknya persoalan yang dihadapi oleh daerah tetap menjadikan bahwa pelaksanaan e-gov sudah sangat penting dan mendesak dan merupakan kebutuhan dan bukan lagi keinginan sehingga semua stakeholders harus memberikan dukungan dan partisipasi aktif guna terselenggaranya e-gov secara baik dan benar.