(SM),

Banyak kejadian kekerasan di masyarakat dilatarbelakangi karena minuman keras lokal maupun berlabel. Pemerintah Provinsi Papua sudah berkomitmen untuk menciptakan kedamaian di tanah Papua melalui penandatanganan Pakta Integritas Miras yang dilakukan belum lama ini, merupakan kebijakan Pemprov yang sudah dipertimbangkan secara baik.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Paul Waterpauw kepada wartawan mengatakan, saat ini Polri terutama Polres di jajarannya Polda Papua ditekankan untuk lebih antisipasi terhadap minuman illegal lokal yang beredar di masyarakat.

“Ini menurut kami agak sulit, karena mereka membeli milo kemudian diramu dengan berbagai campuran lalu diminum itu yang berbahaya. Kita perlu kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk memberantas ini. Baik sagero yang disuling atau cap tikus yang masuk atau spirtus, alcohol murni yang dimodivikasi,” ucap Kapolda Papua di Merauke.

Campuran minuman keras yang disebutkan diatas, jika dikonsumsi akan membuat si peminum mabuk hingga 2 sampai 3 hari. Dampaknya, sangat berbahaya hingga merenggut nyawa, seperti yang sudah banyak terjadi, kematian terbesar di wiilayah Papua karena minuman keras dari hasil ramuan.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe di Vip Room Bandara Mopah Merauke menyampaikan pihaknya sudah mengantongi data penyalluran miras berlabel di Papua. Kepada penyalur dan agen miras berlabel disampaikan segera memusnahkan sisa miras yang masih ada dalam waktu dekat

“Pakta integritas dilakukan oleh Gubernur, Kapolda, Bupati, LMA, Kapolres dan Dandim. Masih kedapatan sekitar 5 persen ke bawah miras masih beredar. Semuanya harus bersih, tidak boleh ada lagi. Orang Papua mati kerana minuman keras itu setiap tahun seluruh tanah Papua 25%. Jadi kita mau ditiadakan seluruhnya,” tegasnya.

Dalam perdasus nomor 16 tahun 2016 dikatakan jelas tertera bahwa sanksi dan tindakan bagi pelanggar miras termasuk yang punya ijinan semuanya dicabut. Semua ijin dinyatakan tidak berlaku lagi di Parovinsi Papua.(Get)