Pembukaan Rakor Pengadaan Barang dan Jasa se-Tanah Papua di Kabupaten Merauke, Papua Selatan

Merauke - Provinsi Papua Selatan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) se-tanah Papua tahun 2024 dengan tema PBJ Tanah Papua Unggul, Maju dan Berkeadilan.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua Selatan, Petrus Olla Atawuwur mengatakan, maksud Kegiatan Rakor PBJ se-Tanah Papua Tahun 2024 ini adalah :

• Untuk saling berbagi dan bertukar informasi dan berbagi pengalaman dari provinsi induk ke DOB.

• Menyamakan persepsi, membuka wawasan dan pengetahuan baruterkait PBJ dan regulasi terkait.

• Melakukan diskusi bersama dalam rangka pemecahan masalah-masalah PBJ.

• Menjadi acuan dalam rangka mendorong DOB melakukan langkah langkah percepatan pembentukan UKPBJ untuk percepatan pembangunanmelalui PBJ yang efektif dan efisien.

Tujuan Kegiatan Rakor PBJ se-Tanah Papua Tahun 2024 ini adalah :

• Untuk mendapatkan arahan/petunjuk serta pemahaman baru dari Narasumber 

(LKPP dan KPK) yang terkait tentang PBJ khususnya bagi 4 (empat) DOB provinsise-tanah papua.

• Sebagai wadah untuk menghimpun berbagai permasalahan PBJ serta upaya pemecahan masalah sebagai bahan dalam menyusun kebijakan dan regulasi PBJ khusus Papua guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

• Menjadikan kegiatan ini sebagai peta jalan (Road Map) dalam pelaksanaan tatakelola pengadaan barang jasa, melalui pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan

(ITKP) minimal baik (>70).

Rakorda PBJ dibuka Pelakaana tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan. Ia berharap pengadaan barang dan jasa di Papua meningkat.

"Tentunya kita ingin tata kelola pengadaan barang dan jasa di tanah Papua ini semakin bagus dan meningkat,"kata Iwan di Swissbelhotel Merauke, Rabu, (16/10/2024).

Selain itu, implementasi realisasi produk dalam negeri dan usaha mikro kecil juga bisa terpenuhi. Herniwan menjelaskan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa yang harus diperhatikan adalah penanganan permasalahan agar supaya pemerintah daerah bisa mandiri. Kemudian, konsolidasi pengadaan adalah bagian dari tingkat efisiensi.

Mewakili Pj Gubernur Papua Selatan, Asisten II Setda Provinsi Papua Selatan yang juga penjabat sementara Bupati Merauke, Sunarjo mengatakan, seperti diketahui bersama bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan begitu, kata dia, banyak dinamika yang terjadi dalam dunia pengadaan baik dari sisi regulasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, peningkatan sumber daya manusia, tingkat komponen dalam negeri, proses tender, seleksi hingga pelaksanaan pekerjaan.

Menurutnya, peran dari masing-masing pelaku pengadaan barang dan jasa diharapkan saling bersinergi dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Sunarjo menyebut, tidak kalah pentingnya lagi yaitu etika pengadaan guna menghindari konflik kepentingan antara pihak terkait. Dia mengatakan, empat daerah otonom baru (DOB) di tanah Papua harus berjuang maju dan dapat bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya. Dalam segala aspek pengadaan barang dan jasa termasuk indeks tata kelola pengadaan unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Belum lagi, proses tender yang dilaksanakan. Apabila pokja tidak melaksanakan fungsinya tentunya akan memberikan dampak yang bersentuhan dengan aparat penegak hukum.

Selanjutnya, penggunaan prodak dalam negeri juga harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan prodak dalam negeri dan prodak usaha mikro serta prodak usaha koperasi dalam rangka menyukseskan program bangga buatan sendiri.

Sunarjo berharap kepada pemateri agar dapat memberikan pemahaman lebih luas dan secara menyeluruh kepada seluruh peserta rakorda agar dapat mempercepat pembangunan ditanah Papua.

Peserta rakorda juga diharapkan memanfaatkan momentum ini untuk menggali lebih mendalam ilmu-ilmu yang bermanfaat guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam mitigasi risiko pengadaan mulai dari awal proses pengadaan sampai pada serah terima hasil pekerjaan.

Peserta rakorda PBJ tahun 2024 berasal dari 42 kabupaten/kota se-tanah Papua dan 6 provinsi se-tanah Papua, yang jumlahnya 208 peserta. Rakorda berlangsung selama dua hari mulai Rabu-Kamis (16-17/10/2024) di Swiss-belhotel Merauke.(Get)