![](https://portal.merauke.go.id/files/dprd1.jpg)
Atasi Kekosongan Guru, Daerah 3T Butuh Tenaga Honorer
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Merauke Papua, Moses Kaibu mendambakan Pemda Merauke segera ada kerjasama dengan Pemerintah pusat untuk menyiapkan tenaga honorer yang siap ditempatkan di daerah terpencil, tertinggal dan terisolir (3T). Permintaan ratusan tenaga honorer kepada Pempus sebagai solusi mengisi kekosongan guru yang terjadi di kampung-kampung.
“Kita di daerah perbatasan ini Pemerintah Pusat mesti lebih serius perhatikan, bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Daerah saja. Kalau kita minta tenaga honorer dari pusat misalkan 200an orang ditambah lagi honorer di daerah, pasti sekolah tidak ada yang kosong, kecuali gurunya malas masuk kelas,” tandas Mozes, Senin (11/7).
Mozes menyebutkan, kalau kekosongan guru di pedalaman terus dibiarkan akan semakin meningkat angka buta huruf bagi masyarakat kampung asli Papua, khususnya Merauke. Dikatakan, kemajuan suatu daerah diukur dari masyarakatnya yang memiliki kemampuan membaca dan menulis.
“Dengan kemampuan ini, mereka bisa berpikir cerdas dalam hal memenuhi kebutuhan ekonominya. Selanjutnya, mereka dengan mudah menyikapi semua persoalan hidupnya tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada pemerintah.”
Berdasarkan pantauan langsung dewan kemarin di beberapa wilayah pedalaman Merauke, masih ditemukan hampir semua sekolah-sekolah di kampung tidak berjalan. Jumlah guru kontrak yang di lepas untuk mengajar ke kampung pada 2015 lalu menggantikan guru-guru pengambil program Strata 1, tidak bisa mengatasi masalah pendidikan masyarakat lokal.
“Pemda Merauke harus bergerak cepat dan secepatnya, segera bertindak. Jangan di setiap momen orang berteriak buruknya pelaksanaan pendidikan di Merauke.”
Sementara itu, Koordinator Tim Kerja Mburawa Peduli Pendidikan di Merauke menekankan segenap pejabat terutama yang bergerak di bidang pendidikan harus mampu menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik.
“Jangan mengganggap remeh. Jangan menyepelekan setiap persoalan yang terjadi. Pelayanan yang dilakukan mesti adil dan ada keberpihakan pada orang asli Papua.
Sumber: http://suara.merauke.go.id/?p=8742