DPR Usul Libatkan TNI Awasi Penyaluran Pupuk di Merauke
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, Papua, disarankan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam pendistribusian pupuk ke kampung-kampung mengantisipasi kelangkaan saat musim tanam tiba.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman Hamzah, Senin (22/8). “Saya bicara demikian, karena di Provinsi Jawa Barat, pemerintah melibatkan Babinsa, dan itu tidak ada persoalan. Karena pembagian dilakukan secara merata,” ujarnya.
Dengan mengikutsertakan aparat TNI mengawasi penyaluran pupuk, jelas Sulaeman, juga dapat mencegah kecurangan yang kerap dilakukan agen maupun pengecer.
Ia mengatakan, meski belum ada regulasi mengembalikan dwi fungsi ABRI, namun peran TNI dalam tugas pembinaan territorial, justru sangat membantu masyarakat. “Memang dinas teknis tak berwenang mengontrol penyaluran pupuk. Hanya legislatif saja yang bisa. Tapi itu juga sepertinya belum nampak,” tegasnya.
Ditambahkan, dinas terkait hanya berwenang menyusun program serta mewajibkan petani masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
http://metromerauke.com/2016/08/23/dpr-usulkan-libatkan-tni-awasi-penyaluran-pupuk-di-merauke/